JAKARTA, AMKMedianews.com— Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Sukoharjo langsung memantik reaksi keras dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dengan nada tegas, Luthfi memberikan dukungan penuh terhadap gebrakan lembaga antirasuah tersebut sekaligus menyentil pentingnya moralitas seorang pemimpin daerah.
Sikap tanpa kompromi ini dilontarkan Ahmad Luthfi usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Luthfi mengaku sangat menyayangkan dan prihatin atas kasus hukum yang menyeret Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Namun, ia menegaskan benteng hukum tidak boleh kendor. Siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkannya.”Jelas kita prihatin. Tapi saya sudah berulang-ulang kali mengingatkan, kalau mau menciptakan pemerintahan yang bersih (clean and good government), itu mulainya harus dari pimpinan. Ingat filosofinya, ikan itu kalau busuk pasti dari kepalanya dulu! Artinya, pemimpin itu yang paling pertama harus memberikan contoh dan suri teladan,” ujar Luthfi dengan gaya bicaranya yang lugas.
Luthfi memaparkan, prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan di atas kertas. Mulai dari penggunaan wewenang jabatan, utak-atik anggaran daerah, sampai laporan pertanggungjawaban proyek, semuanya wajib transparan, akuntabel, dan patuh pada aturan main.
Ia meminta kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah dan pejabat di Jawa Tengah agar tidak main-main dengan amanah rakyat. “Ini kuncinya. Saya sangat mendukung penuh langkah KPK. Di negara ini ada prinsip equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak ada yang kebal!” tegasnya.
Rakyat Sukoharjo Tenang, Pelayanan Publik Di-Backup Penuh
Kendati sang bupati sedang meringkuk di ruang pemeriksaan KPK, Ahmad Luthfi menjamin urusan pelayanan rakyat di Sukoharjo tidak akan ikut-ikutan mogok. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat melakukan mitigasi agar birokrasi di wilayah jamu tersebut tetap berputar seperti biasa.
Luthfi meminta warga Sukoharjo tidak perlu khawatir urusan administrasinya terbengkalai. Pihak provinsi siap pasang badan menjaga ritme kerja pemerintahan daerah.”Siapa pun pemimpinnya yang lagi kena masalah hukum, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik kepada rakyat tidak boleh keganggu sedikit pun. Kami di Pemprov Jateng bakal backup penuh jalannya roda pemerintahan di Sukoharjo,” kata Luthfi memastikan.
Bagaimana dengan nasib kursi kepemimpinan yang kosong? Luthfi menjelaskan bahwa prosedur birokrasi sudah diatur dengan matang. Pihaknya akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati agar roda pemerintahan tidak limbung. “Begitu proses hukum dari KPK sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, langsung kita tunjuk Plt-nya,” imbuhnya.
Garuk Dugaan Pemerasan di Internal Pemkab
Berdasarkan catatan pemberitaan, genderang perang terhadap korupsi di Sukoharjo bertalu ketika tim penindakan KPK menggelar operasi senyap pada Kamis (9/7/2026) malam. Dalam operasi kilat tersebut, sejumlah orang dicokok, termasuk sang srikandi Sukoharjo, Etik Suryani.
Kabar yang berembus kencang di lapangan menyebutkan, OTT kali ini dipicu oleh adanya dugaan praktik pemerasan yang menyasar sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga saat ini, penyidik KPK masih terus memeras keringat melakukan pemeriksaan intensif dan pendalaman untuk menguliti kasus ini sampai ke akar-akarnya.( Ahmad Joko).
