SEMARANG, AMKMedianews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dalam merespons dinamika sosial kontemporer melalui pendekatan yang berlandaskan pada ketahanan nasional dan kesejahteraan psikologis masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang, termasuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), dengan fokus utama pada edukasi sejak dini, revitalisasi layanan kesehatan, serta pendampingan psikologis yang profesional.
Instruksi ini merupakan implementasi konkret dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang menempatkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter yang memerlukan antisipasi sistematis demi menjaga kohesi sosial bangsa.
Dalam keterangan pers usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026), Gubernur Luthfi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. “Dinas kita perintahkan untuk betul-betul melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan itu harus sejak dari dini, mungkin dari sekolah. Kemudian Dinas Kesehatan juga akan melakukan revitalisasi terkait langkah-langkah ke depan di wilayah kita,” ujarnya.
Penekanan pada institusi pendidikan menunjukkan pemahaman bahwa intervensi paling efektif dilakukan sebelum nilai-nilai menyimpang mengakar kuat dalam kepribadian individu. Sementara itu, Dinas Kesehatan ditugaskan untuk memastikan bahwa setiap kasus atau kecenderungan perilaku berisiko mendapatkan penanganan klinis yang tepat, bukan sekadar stigma moral semata.
Inovasi paling menonjol dari kebijakan ini adalah optimalisasi platform LOGIS (Layanan Online Psikolog Gratis). Gubernur Luthfi menyebut layanan ini sebagai terobosan kreatif yang memungkinkan masyarakat mengakses konsultasi psikologis secara daring tanpa biaya. “Ini kita gunakan di tiga kabupaten/kota, bisa konsultasi lewat online, termasuk perilaku menyimpang LGBT juga bisa kita gunakan di sana,” jelasnya.
Ketersediaan akses konseling yang mudah dan terjangkau diharapkan dapat menjadi katup pengaman bagi individu yang mengalami konflik identitas atau tekanan psikologis, sehingga mereka tidak mencari pelarian ke dalam komunitas yang justru memperburuk kondisi mentalnya. Pendekatan ini menempatkan kesehatan jiwa sebagai prioritas dalam strategi pertahanan nonmiliter.
Meski demikian, Gubernur Luthfi memberikan penegasan penting mengenai koridor hukum yang menjadi landasan kebijakan. Ia membedakan secara jelas antara penyimpangan perilaku dan tindak pidana. “Kalau ancaman belum ya, artinya selama itu tidak melakukan pidana, bukan ancaman. Itu penyimpangan,” katanya. Pernyataan ini mencerminkan sikap negara yang tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Intervensi pemerintah difokuskan pada aspek preventif dan kuratif melalui penguatan peran keluarga, sekolah, dan layanan konseling, bukan pada tindakan represif yang melanggar prosedur hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis yang melindungi martabat setiap warga negara sekaligus menjaga ketertiban umum.
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 memang memberikan mandat luas kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai tantangan nonmiliter, namun implementasinya di Jawa Tengah dipilih untuk tetap berada dalam bingkai kemanusiaan dan kepatuhan hukum. Dengan menggabungkan edukasi karakter, dukungan psikologis digital, dan penegakan aturan yang proporsional, Pemprov Jateng berharap dapat menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan resilien. Selamat bekerja untuk Jawa Tengah yang aman, tertib, dan manusiawi; karena ketahanan nasional yang sesungguhnya bermula dari kestabilan mental dan moral setiap warganya. *( Joko Longkeyang)?
