KUALA LUMPUR, AMKMEDIANEWS. COM – Paradigma pembangunan ekonomi global mengalami redefinisi fundamental melalui Humane Economy Global Discourse (HEGD) 2026 yang berlangsung di World Trade Centre Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22–23 Juli 2026. Mengusung tema “Reclaiming Humanity for Shared Prosperity”, forum internasional ini mempertemukan sekitar 500 peserta dari berbagai negara, termasuk akademisi, pembuat kebijakan, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga generasi muda. Tujuannya jelas: mengembalikan manusia sebagai pusat perhatian dalam setiap keputusan ekonomi, bukan sekadar angka pertumbuhan PDB atau indeks pasar saham.

Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Anwar Ibrahim dalam pidato pembukaan hari kedua menegaskan bahwa krisis terbesar dunia saat ini bukanlah resesi finansial, melainkan erosi nilai kemanusiaan dalam sistem ekonomi yang ada. Ia menyerukan agar pembangunan diarahkan kembali pada tujuan utamanya, yaitu mengangkat martabat manusia dan menciptakan kemakmuran yang inklusif. Pernyataan ini mendapat penguatan dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Malaysia, Dr Zulkifli Hasan, yang menutup acara dengan pesan bahwa kesejahteraan sejati memerlukan keseimbangan antara kemajuan material dan pembangunan spiritual serta moral. Indikator keberhasilan tidak boleh lagi tunggal; ia harus multidimensi dan berkeadilan.
Representasi Indonesia hadir kuat melalui Hellianti Hilman, pendiri JAVARA, yang berbagi praktik nyata kewirausahaan berbasis komunitas dan pemberdayaan petani lokal. Pengalamannya membuktikan bahwa model ekonomi manusiawi bukan utopia teoretis, melainkan solusi aplikatif yang mampu meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kedaulatan pangan dan budaya. Sesi paralel lainnya juga membahas kepemimpinan beretika, ekonomi berbasis nilai, serta peran strategis pemuda dalam merancang masa depan yang lebih adil. Diskusi lintas sektor ini menghasilkan Resolusi HEGD 2026 yang dibacakan oleh Ketua Forum Ekonomi Manusiawi Prof Dato’ Dr Saadiah Mohamad. Dokumen tersebut berisi komitmen kolektif untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mengimplementasikan paradigma baru ini ke dalam kebijakan publik dan praktik bisnis nyata.
HEGD 2026 menandai titik balik penting dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Ketika profitabilitas dipadukan dengan empati, ketika efisiensi tidak mengorbankan ekuitas, maka ekonomi benar-benar berfungsi sebagai alat pembebasan manusia, bukan penindasan terselubung. Gagasan humane economy kini memiliki peta jalan operasional yang siap diadopsi oleh pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Selamat kepada seluruh penyelenggara dan peserta atas keberanian mendefinisikan ulang makna kemakmuran; semoga resolusi ini menjadi fondasi kokoh bagi tatanan ekonomi global yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan memanusiakan manusia di era penuh ketidakpastian ini. *( Joko Longkeyang).















