PATI, AMKMedianews.com — Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) kembali menjadi perhatian dalam agenda pembangunan nasional setelah dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menyiapkan langkah lanjutan dengan mengarahkan pengembangan infrastruktur menuju kawasan wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat mengikuti peresmian Program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026). Peresmian dilakukan oleh Prabowo Subianto dan dipusatkan di Sampang.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menilai program IJD menjadi salah satu solusi strategis di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Kehadiran dukungan pemerintah pusat dinilai mampu menjaga percepatan pembangunan infrastruktur tanpa membebani kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ketika akses antarwilayah terbuka, distribusi barang menjadi lebih efisien, biaya logistik dapat ditekan, dan peluang usaha masyarakat semakin berkembang.
Data pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa Jawa Tengah memperoleh 30 paket penanganan jalan daerah dengan total panjang mencapai 132,62 kilometer. Nilai program tersebut mencapai Rp493,284 miliar dan tersebar di 19 kabupaten/kota.
Dari seluruh wilayah penerima, Blora menjadi daerah dengan alokasi penanganan terbesar. Ruas yang ditangani mencapai 20,81 kilometer dengan dukungan anggaran sebesar Rp93,21 miliar.
Luthfi menjelaskan, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi semakin penting karena kemampuan pembiayaan daerah mengalami penyesuaian. Pada tahun sebelumnya, alokasi anggaran jalan dari pemerintah provinsi berada pada kisaran Rp870 miliar. Namun pada 2026, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp300 miliar.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar target pembangunan tetap berjalan.
Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usulan lanjutan untuk program IJD berikutnya. Proposal tersebut mencakup penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan pembangunan jembatan dengan total panjang 249,70 meter. Apabila memperoleh persetujuan pemerintah pusat, pelaksanaan konstruksi direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2027.
Yang menarik, arah pembangunan pada tahap berikutnya tidak hanya berorientasi pada perbaikan jalan umum, tetapi diarahkan secara khusus untuk mendukung sektor yang dinilai memiliki efek berganda tinggi terhadap ekonomi daerah.
Kawasan wisata, desa wisata, serta wilayah dengan potensi ekonomi baru masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Strategi tersebut dipandang penting karena sektor pariwisata memiliki kemampuan menciptakan pergerakan ekonomi yang luas, mulai dari tumbuhnya usaha mikro, meningkatnya permintaan jasa transportasi, hingga berkembangnya sektor perdagangan lokal.
Selain itu, akses jalan yang memadai juga dinilai mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini belum berkembang optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi jalan provinsi. Target kemantapan jalan pada tahun 2026 kembali dipertahankan di angka 94 persen setelah sempat terdampak kondisi cuaca dan intensitas hujan yang tinggi sepanjang tahun sebelumnya.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa manfaat pembangunan melalui program IJD telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini memiliki akses yang lebih baik. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam mobilitas warga, tetapi juga terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan bertambahnya nilai ekonomi kawasan.
Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 telah menjangkau 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk memperlancar arus distribusi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, hingga berbagai komoditas unggulan daerah menuju pusat perdagangan dan kawasan industri.
Melalui penguatan konektivitas, pemerintah berharap tidak ada lagi wilayah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses infrastruktur. Dengan jalan yang semakin baik, biaya distribusi dapat ditekan dan ruang pertumbuhan ekonomi daerah menjadi semakin terbuka.*( Joko Longkeyang).
