PEMALANG, AMKMedianews.com – Ada pemandangan berbeda dalam kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pemerintah kabupaten setempat kini mencoba menggeser paradigma pelayanan publik, tidak hanya sekadar menyelesaikan urusan administratif di balik meja, tetapi juga menyentuh langsung jaring pengaman sosial warga di radius terdekat mereka.
Langkah ini ditandai dengan peluncuran program unik bertajuk “ASN Pedot” (Peduli Orang Terdekat). Program yang mengombinasikan kewajiban birokrasi dan solidaritas sosial tersebut diumumkan oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro saat memimpin Apel Pagi Bersama di halaman timur Pendopo Kabupaten, Senin (8/6/2026).
Peluncuran kebijakan baru ini disaksikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, hingga ratusan ASN setempat.
Memutus Rantai Kemiskinan Eksistensial
Di balik namanya yang sekilas terdengar menggelitik dalam bahasa lokal, “ASN Pedot” mengemban misi berat: menaikkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang yang saat ini masih terpuruk di zona bawah.
Melalui program ini, Pemkab Pemalang mewajibkan setiap ASN untuk mendaftarkan dan menanggung iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi minimal dua orang di sekitar mereka. Sasaran utamanya adalah pekerja sektor informal di lingkaran keluarga besar atau tetangga di lingkungan tempat tinggal yang selama ini belum memiliki proteksi hari tua maupun kecelakaan kerja.”Ini adalah bentuk investasi kemanusiaan jangka panjang. Dengan nilai iuran yang relatif terjangkau bagi seorang aparatur negara, kita bisa memberikan kepastian masa depan bagi warga rentan, termasuk jaminan beasiswa pendidikan untuk anak-anak mereka hingga lulus kuliah,” kata Anom Widiyantoro.
Pemerintah daerah berharap, skema gotong royong berbasis komunitas birokrasi ini mampu menahan laju kemiskinan ekstrem baru akibat hilangnya pendapatan tulang punggung keluarga. Perbaikan akses pendidikan anak-anak pekerja informal tersebut diyakini akan menjadi instrumen utama dalam mendongkrak kualitas SDM daerah secara struktural.
Akurasi Data Jadi Kunci
Namun, kebijakan yang bersifat top-down ini menuntut ketepatan sasaran yang tinggi agar tidak menjadi sekadar formalitas. Oleh karena itu, Bupati Anom menginstruksikan jajaran camat hingga lurah untuk memperkuat basis data warga melalui validasi sensus ekonomi.
Data makro ekonomi yang akurat di tingkat akar rumput dinilai menjadi kompas utama bagi pemerintah agar intervensi kebijakan perlindungan sosial ini benar-benar menyasar klaster masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.”Keikhlasan dan kepedulian sosial kita hari ini adalah fondasi bagi kesejahteraan Pemalang di masa depan. Mari kita kerjakan gerakan ini secara kolektif dan bersungguh-sungguh,” tutur Anom menutup arahannya.**( Joko Longkeyang).
