SEMARANG, AMKMedianews.com – Jawa Tengah resmi memegang peran sentral dalam menentukan masa depan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Hal ini terungkap dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/06/2026). Agenda makro yang mengerahkan 36.891 petugas lapangan ini menjadi sorotan utama karena dampaknya yang masif bagi pembangunan nasional.
Posisi strategis Jawa Tengah bukan tanpa alasan. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, membeberkan fakta bahwa wilayah ini menampung hampir 5 juta unit usaha. Angka raksasa tersebut merepresentasikan sekitar 15,25 persen dari total keseluruhan unit usaha yang bergerak di tanah air.
”Jawa Tengah adalah pilar penting. Jika kualitas pendataan di provinsi ini berjalan dengan sangat baik, maka kita telah berhasil menyelesaikan setidaknya 15 persen indikator kualitas pendataan ekonomi di Indonesia,” jelas Sonny Harry Budiutomo Harmadi di sela-sela kegiatan.
Mengingat signifikansi kontribusi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kejujuran publik dalam memberikan data faktual selama 2,5 bulan ke depan akan menjadi fondasi krusial. Hasil sensus yang komprehensif hingga akhir Agustus ini tidak hanya berguna bagi pemerintah pusat, melainkan menjadi panduan lokal bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menarik investasi baru.”Pertumbuhan ekonomi yang kokoh itu basisnya adalah validitas data. Melalui sensus ini, kita bisa memetakan secara presisi seperti apa gambaran ekonomi Jawa Tengah yang sebenarnya, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan selaras antarwilayah,” ujar Ahmad Luthfi.
Gubernur juga memberikan jaminan penuh bahwa seluruh informasi yang dihimpun oleh puluhan ribu ksatria data BPS bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Langkah interaksi door-to-door ke tingkat rumah tangga dilakukan secara khusus untuk mendeteksi geliat usaha digital baru, seperti aktivitas perdagangan via TikTok dan media sosial, yang kini menjamur di pemukiman warga namun kerap luput dari pengamatan luar.
Di lapangan, guna mengikis keraguan masyarakat, setiap personel sensus—seperti Anastasia Putri di Kecamatan Gunungpati—dipastikan bergerak dengan standar operasional yang ketat. Selain wajib mengedukasi warga terlebih dahulu, mereka dibekali pengaman berupa surat tugas resmi, surat rekomendasi pemerintah daerah, serta rompi identitas BPS guna menjamin rasa aman dan transparansi selama proses wawancara. ( Joko Longkeyang).
