AMKMedianews.com, Pemalang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian progresif program perumahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Brebes, Maruarar menyebut Jawa Tengah berhasil melakukan akselerasi yang luar biasa dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.
Data menunjukkan lonjakan tajam pada kuota rumah subsidi di wilayah ini. Jika tahun sebelumnya hanya tercatat sebanyak 7.532 unit, pada tahun ini targetnya meroket menjadi minimal 30.000 unit rumah.”Ada kenaikan sekitar 23 ribu unit. Ini adalah bukti nyata bahwa program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lompatan yang sangat signifikan,” ujar Maruarar di sela peninjauannya, Minggu (10/05/2026).
Jateng Pimpin Serapan Pembiayaan Nasional
Tokoh yang akrab disapa Ara ini juga mengungkapkan bahwa Jawa Tengah saat ini menduduki posisi teratas secara nasional dalam hal serapan KPP atau KUR perumahan. Ia secara khusus memuji peran Bank Jateng yang dinilai sangat proaktif dalam menyalurkan pembiayaan hunian dibandingkan bank pembangunan daerah lainnya. ”Saya mendapat laporan bahwa serapan KUR Perumahan di Jawa Tengah termasuk yang tertinggi. Terima kasih atas kinerjanya, Pak Gubernur,” ucap Maruarar sembari memberikan jempol kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Ia bahkan berseloroh mengenai kegigihan Pemprov Jateng yang terus berkoordinasi meminta tambahan kuota program perumahan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Realisasi Bedah Rumah Brebes Naik 30 Kali Lipat
Selain rumah subsidi, sorotan tertuju pada program bedah rumah di Kabupaten Brebes. Maruarar memaparkan fakta mencengangkan terkait peningkatan bantuan. Pada tahun 2025, program ini hanya menyasar 20 unit rumah, namun di tahun 2026 angka tersebut melesat menjadi 600 unit.”Tahun lalu hanya 20 unit, tahun ini menjadi 600 unit. Itu artinya naik 30 kali lipat. Ini adalah bentuk percepatan penyediaan tempat tinggal yang layak,” tegasnya.
Sinergi Memutus Rantai Kemiskinan
Merespons pujian tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat krusial dalam menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah. Baginya, hunian layak adalah pelayanan dasar yang mampu membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.”Pembangunan perumahan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pusat, daerah, hingga pemerintah desa. Kita harus bergerak bersama-sama,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota demi memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki kualitas hidup yang lebih baik melalui hunian yang sehat.**( Ahmad Joko).
