Jateng Perketat Kontrol Gizi Sekolah: Pemprov Siapkan Sanksi Berat untuk Penyedia MBG yang Lalai

Redaksi / amkmedianews.com 10 Oktober 2025, 18:20 WIB

AMKMedianews.com, Semarang – Menanggapi potensi risiko dan keluhan kualitas pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) langsung mengambil langkah mitigasi tegas. Sesuai instruksi Gubernur Ahmad Luthfi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Kabupaten/Kota kini membuka saluran pengaduan resmi untuk memastikan menu yang dikonsumsi siswa, ibu hamil, dan balita benar-benar aman.

Nomor hotline utama yang disiapkan Pemprov adalah 0811-2622-000. Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar, memastikan bahwa selain hotline provinsi, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga memiliki saluran pengaduan serupa, seperti Call Center SaberMaya di Magelang atau Hotline MBG di Blora dan Pekalongan.

Yunita menjelaskan bahwa layanan ini tidak hanya menanggapi laporan kasus keracunan makanan, tetapi juga menerima keluhan terkait kualitas menu yang dianggap tidak sesuai standar. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara berjenjang.

Dinkes akan berkoordinasi langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—pihak penyedia menu—serta Badan Gizi Nasional (BGN).“Dari sisi Dinkes, kami akan memberi peringatan keras kepada SPPG yang membandel. Namun, keputusan untuk menghentikan operasional atau memberikan sanksi final berada di tangan BGN,” tegas Yunita, Jumat, 10 Oktober 2025.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. Yunita mencontohkan, dalam kasus dugaan keracunan MBG di salah satu wilayah Jateng sebelumnya, BGN telah mengambil tindakan preventif yang drastis.“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan tersebut. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus berhenti sementara sampai ada evaluasi menyeluruh dan keputusan lanjutan,” ungkapnya.

Jika SPPG terkait ingin kembali beroperasi, mereka diwajibkan menjalani evaluasi total, khususnya terkait kualitas menu dan standar kebersihan yang disajikan. Proses ini menjadi check-point ketat untuk memastikan program MBG tidak terulang masalah.

Yunita juga mengajak seluruh stakeholder—orang tua, guru, dan SPPG untuk membangun komunikasi terbuka. Ia menekankan pentingnya SPPG mau mendengar keluhan dari orang tua dan terus berkoordinasi dengan Dinkes perihal kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya.**( Joko Longkeyang).