Emsatunews.co.id, Klaten – Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, akan mencatat sejarah pada Senin, 21 Juli 2025, ketika Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dari seluruh penjuru Indonesia. Seremoni akbar ini akan dipusatkan di KDMP Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, dan dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran fisik dengan partisipasi daring dari puluhan ribu koperasi di berbagai daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa persiapan telah dimatangkan. Sebanyak 8.523 kepala desa atau pengelola KDMP dari Jawa Tengah beserta Bupati/Walikota akan hadir langsung di lokasi, sementara ribuan perwakilan koperasi lainnya akan mengikuti acara secara virtual. “Diperkirakan tanggal 21 Juli 2025 akan diresmikan oleh Presiden, sehingga Pemprov sudah menyiapkan,” ujar Luthfi usai meninjau lokasi dan rapat koordinasi pada Minggu, 13 Juli 2025. Koordinasi intensif antara Satgas KDMP Provinsi dan Klaten, pihak penyelenggara, serta TNI-Polri akan terus ditingkatkan hingga hari-H, termasuk agenda gladi bersih.
Jawa Tengah sendiri menunjukkan progres luar biasa dalam pengembangan KDMP. Luthfi bangga menyatakan bahwa Jawa Tengah adalah provinsi pertama di Indonesia yang seluruh 8.523 KDMP-nya telah berbadan hukum 100%. Tersebar di 35 kabupaten/kota, ribuan koperasi ini telah berhasil menyerap sekitar 68.184 tenaga kerja. “Provinsi yang 100% itu Jawa Tengah. Harapannya dengan adanya KDMP, kita bisa melakukan penetrasi terkait dengan bahan pokok, karena basisnya adalah desa,” tambah Luthfi, menggarisbawahi peran strategis KDMP dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa perubahan jadwal peluncuran menjadi hari kerja, 21 Juli 2025, telah dikoordinasikan langsung dengan Presiden Prabowo. “Biar hari kerja, kalau hari kerja kan Bupati dan kepala desa siap semua, tidak ada alasan tidak hadir,” kata Zulhas usai peninjauan. Dengan estimasi hampir 10.000 orang akan memadati lokasi, persiapan matang menjadi prioritas utama. Zulhas juga optimis bahwa target 80.000 KDMP berbadan hukum akan tercapai dalam sepekan ke depan, mengingat saat ini sudah ada 81.000 Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) untuk pendirian KDMP se-Indonesia, dengan sekitar 78.000 di antaranya telah berbadan hukum. Inisiatif KDMP ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.**( Joko Longkeyang).