Ternate|amkmedianews.com- Ombak tinggi sering menjadi dinding tak kasatmata bagi warga pesisir Halmahera ketika bencana datang. Di saat laut menutup jalur bantuan, harapan kerap tertahan di seberang.
Di Ternate, Selasa (13/1/2026), suara itu menguat dari Sekretaris Jenderal BI20KRAT, Amir Jurumudi. Ia menyerukan reformasi logistik bencana berbasis keadilan spasial untuk Maluku Utara.
Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan hidrometeorologi yang tak ringan. Ketergantungan pada jalur laut membuat distribusi bantuan kerap terhenti saat cuaca ekstrem.
Desa Tolofuo dan Totala di Halmahera Barat menjadi gambaran nyata. Saat angin mengganas, akses logistik dan layanan kesehatan terputus berhari-hari.
“Penanganan bencana tidak boleh hanya reaktif,” kata Amir, putra daerah Maluku Utara. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
Harapan itu, menurut Amir, mulai terwujud melalui pembangunan jalan lintas Halmahera. Infrastruktur darat menjadi jalur alternatif ketika laut tak lagi bersahabat.
Langkah tersebut sejalan dengan visi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia mendorong percepatan pembangunan wilayah 3T sebagai wujud kehadiran negara.
“Jalan lintas adalah nadi kemanusiaan,” ujar Sherly. Bagi pemerintah daerah, aspal bukan sekadar proyek, melainkan penghubung hidup warga.
Jalan sepanjang sekitar 100 kilometer itu membuka strategi redundancy. Bantuan kini punya pilihan jalur saat satu akses terputus.
Amir mengusulkan penguatan sistem melalui gudang logistik kecamatan, integrasi darat-laut, dan pemantauan digital real-time hingga desa.
Pengalaman belajar manajemen bencana di Jepang memperkuat keyakinannya. Tak ada wilayah yang boleh dianggap terlalu terpencil.
Di Halmahera, jalan kini lebih dari sekadar infrastruktur. Ia menjadi penentu cepat atau lambatnya pertolongan datang.
Ketika waktu adalah nyawa, reformasi logistik berbasis keadilan spasial menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
