AMKMedianews.com, Pemalang– Teka-teki mengenai siapa yang akan mengisi kursi birokrasi tertinggi di Kabupaten Pemalang mulai menemui titik terang. Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka JPT Pratama secara resmi mengumumkan tiga nama Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik yang direkomendasikan untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang tahun 2026.
Berdasarkan surat pengumuman Nomor 24/IPTP-SEKDA/2026 yang ditetapkan di Semarang pada Rabu (4/3/2026), ketiga kandidat yang dinyatakan lolos seleksi akhir adalah:
1. Drs. Ahmadsy Stiawan Widatmojo, AP., M.M. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang).
2. Drs. Andri Adi, M.Si. (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang).
3. Bagus Sutopo, S.STP., MAP. (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang).
Keputusan hasil seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, serta menjadi landasan bagi Bupati Pemalang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan satu nama definitif.
Sekda sebagai Jantung Pemerintahan
Menanggapi hasil tersebut, CEO AMKMedianews.com yang juga merupakan alumni IPDN, Walis Erlangga Firrera, memberikan pandangan mendalam. Dalam wawancara via WhatsApp pada Rabu (4/3/2026), Walis menegaskan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan pilar utama stabilitas daerah.”Sekretaris Daerah adalah jantung birokrasi daerah. Dari posisi ini arah koordinasi kebijakan, disiplin administrasi, hingga pengendalian tata kelola pemerintahan dijalankan. Karena itu, proses seleksi harus benar-benar menjamin prinsip merit system, transparansi, dan integritas,” ujar Walis Erlangga.
Mencari “Lokomotif Perubahan”
Walis menambahkan bahwa tantangan birokrasi di Pemalang ke depan akan semakin kompleks, mulai dari akuntabilitas anggaran hingga peningkatan mutu pelayanan publik. Ia menekankan bahwa Kabupaten Pemalang membutuhkan sosok yang berani melakukan reformasi birokrasi secara konkret.”Sekda yang terpilih nantinya harus mampu menjadi lokomotif perubahan. Birokrasi tidak boleh lagi berjalan secara administratif semata, tetapi harus mampu menghadirkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar Bupati Pemalang Anom Widyantoro bertindak objektif dalam memilih satu dari tiga kandidat tersebut dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan. Menurutnya, Sekda terpilih wajib menjaga integritas dan menjauhkan birokrasi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dengan saringan final ini, masyarakat kini menantikan pimpinan birokrasi yang memiliki kompetensi matang dan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi kemajuan Kabupaten Pemalang.( Joko Longkeyang).
