SEMARANG, AMKMedianews.com – Jawa Tengah tidak tinggal diam menghadapi ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi daring yang kian merajalela. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemprov Jateng secara masif menerjunkan literasi keuangan hingga ke tingkat desa sebagai strategi pertahanan utama bagi masyarakat.
Langkah ini diambil bukan hanya untuk memberantas praktik ilegal, tetapi juga untuk membuka akses layanan keuangan formal yang aman dan produktif. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan adalah kunci membangun ekonomi daerah yang inklusif.“Akselerasi ekosistem keuangan inklusif sangat penting karena masih banyak potensi di kabupaten/kota yang belum tergali. Jangkauan layanan kita harus mampu menyentuh wilayah hingga level kelurahan dan desa,” ujar Luthfi saat membuka Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Luthfi menambahkan, fokus perluasan akses ini ditujukan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan suntikan modal melalui kredit mikro untuk mengembangkan usaha mereka.
Kolaborasi Aparat Desa Jadi Kunci Edukasi
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyoroti tantangan baru di era digital. Ia mengingatkan bahwa transaksi ilegal kini dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga.“Pinjaman ilegal atau judi online sekarang bisa dilakukan di kamar sendiri, bahkan istri pun tidak tahu. Ini terjadi di semua kalangan, bukan hanya masyarakat bawah,” paparnya.
Untuk memutus mata rantai tersebut, edukasi harus masuk hingga ke akar rumput. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkolaborasi strategis dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kedua aparat ini ditugaskan menyosialisasikan risiko keuangan ilegal serta mengenalkan layanan resmi yang diawasi regulator langsung kepada warga di pelosok desa.
Ekonomi Jateng Tumbuh Positif, Sektor Pangan Jadi Prioritas
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, memaparkan bahwa fokus TPAKD tahun 2026 mencakup penguatan pembiayaan rantai nilai pangan, digitalisasi keuangan, serta kolaborasi dengan industri jasa keuangan.
Hasilnya, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,89 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,61 persen. Penyaluran kredit UMKM pun tembus Rp 206,54 triliun, sementara sektor pertanian tumbuh 2,32 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, turut mendukung akselerasi ini melalui ekspansi sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan.
Capaian Nyata Program Inklusi
Upaya keras TPAKD Jateng membuahkan hasil signifikan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah mengedukasi sekitar 7 juta peserta lewat 4.000 kegiatan. Sementara itu, Program Ayo Jateng Menabung berhasil menghimpun 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan Rp 1,8 triliun.
Di sisi perlindungan masyarakat, Program Kredit Melawan Rentenir telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur. Selain itu, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 48,73 triliun yang menjangkau 1,17 juta debitur di seluruh Jawa Tengah.
Sinergi pentahelix antara pemerintah, regulator, perbankan, dan aparat desa terbukti menjadi formula ampuh dalam melindungi kesejahteraan rakyat sekaligus mendorong roda perekonomian daerah tetap bergulir kencang. ( Joko Longkeyang).
