AMKMedianews.com, Pemalang – Perjalanan politik PDI Perjuangan di Kabupaten Pemalang mendapat sorotan tajam dari internal partai. Slamet Efendi, seorang kader senior sekaligus deklarator PDI-P Promeg di Pemalang, menyampaikan kritik kerasnya terhadap kepengurusan DPC PDI-P saat ini. Ia menilai, PDI-P Pemalang telah gagal dalam tiga target politik vital, dan proses internal partai dinilai telah membuat partai “kerdil”.
Dalam wawancara pada Jumat (29/8/2025), Slamet Efendi menyoroti proses pemilihan pengurus di tingkat Konferensi Daerah (Konferda) hingga Konferensi Anak Cabang (Konferancab). Ia menyatakan bahwa proses tersebut bukan murni ajang pemilihan, melainkan cenderung merupakan usulan yang sudah dikondisikan,”Konferda dan konfercab maupun konferancab PDI Perjuangan bukan ajang pemilihan kepengurusan, akan tetapi usulan dari level di bawahnya, yaitu anak cabang yang sudah melalui rapat ranting,” jelasnya.
Beliau menambahkan bahwa usulan tersebut bisa saja diabaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP) jika melihat kegagalan dalam mencapai target partai. Ia secara spesifik menyebut bahwa Musancab sering kali “dikonsep” untuk saling titip nama usulan (KSB), praktik yang menurutnya membuat partai semakin “kerdil” dan mengabaikan aspirasi kader di akar rumput.
Kritik Slamet Efendi juga menyasar kegagalan PDI-P Pemalang dalam Pilkada 2024. Meskipun perolehan kursi legislatif turun dari 15 menjadi 12, ia berpendapat bahwa DPC PDI-P seharusnya mampu mengusung calonnya sendiri secara mandiri. “Apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi hal ini tidak dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Pemalang,” ungkap Slamet.
Ia menyayangkan sikap DPC yang justru hanya mendukung calon dari partai lain yang perolehan suaranya berada di bawah PDI-P. Menurut Slamet, seluruh kader PDI-P layak untuk memimpin, asalkan kembali pada roh perjuangan partai dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi.
Slamet Efendi, sebagai deklarator PDI-P Promeg di Pemalang, berharap pengurus saat ini menyadari tiga kegagalan besar: kekalahan Pilkada 2019, penurunan jumlah kursi legislatif pada 2024, dan ketidakmampuan mengusung calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024.
“Hendaknya memberi kesempatan pada kader-kader yang mumpuni untuk menjadi nahkoda di PDI-P Kabupaten Pemalang,” ujarnya.
Ia juga berharap para senior partai menjadi perekat dan pendukung bagi kader muda yang siap memimpin, bukan justru memecah belah. Slamet memperingatkan bahwa sudah ada kader senior lain yang mengundurkan diri dan bahkan menjadi ketua partai lain, sebuah sinyal kekecewaan yang sangat serius. “Semoga masukan dari saya menjadi bahan renungan, bukan menjadikan perpecahan di tubuh PDI-P Kabupaten Pemalang,” pungkasnya, berharap kritik ini menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan demi masa depan partai.( Joko Longkeyang).