AMKMedianews.com, Semarang – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memacu kemandirian dari level akar rumput membuahkan capaian impresif. Berdasarkan pemutakhiran Indeks Desa (ID) 2025, jumlah desa yang meraih predikat “Mandiri” di Jawa Tengah meroket tajam ke angka 2.208 desa.
Lonjakan ini tergolong fantastis mengingat pada tahun sebelumnya, Jateng hanya mencatatkan 1.530 desa mandiri. Transformasi ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pembangunan di era Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen telah menyentuh sendi-sendi krusial di wilayah perdesaan.
Kepala Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Nadi Santoso, mengungkapkan bahwa pergeseran status ini dipicu oleh perubahan metode penilaian yang kini lebih komprehensif. “Kita tidak lagi menggunakan IDM, melainkan Indeks Desa sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024,” jelasnya di Semarang, Minggu (25/1/2026).
Dalam sistem Indeks Desa yang baru, sebuah wilayah diukur melalui enam dimensi utama: aksesibilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Hasilnya, peta sosiologis desa di Jateng kini didominasi oleh desa maju (3.921) dan mandiri (2.208).
Kabar menggembirakan lainnya, status “Desa Sangat Tertinggal” kini sudah resmi dihapus dari peta Jawa Tengah. Saat ini hanya tersisa 15 desa tertinggal yang sedang dalam pengawalan ketat agar segera naik kasta.”Membangun desa tidak bisa sektoral. Harus kolaboratif lintas OPD mulai dari sektor kesehatan hingga infrastruktur,” tambah Nadi.
Pencapaian ini tak lepas dari sokongan fiskal yang masif. Di tengah tren penurunan dana desa dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng justru mengambil langkah berani dengan menaikkan Bantuan Keuangan (Bankeu) desa dari Rp 1,6 triliun di tahun 2024 menjadi Rp 1,7 triliun pada 2025.
Alokasi yang hampir setara dengan dana desa pusat ini menjadi tumpuan bagi pemerintah desa untuk memperkuat layanan dasar dan infrastruktur lokal. Nadi mengibaratkan kemajuan desa ini sebagai cahaya yang menerangi seluruh wilayah.”Pembangunan Jateng tidak harus berasal dari satu obor besar di pusat kota, melainkan dari lilin-lilin kecil di tiap desa. Jika lilin itu mandiri dan maju, maka ekonomi daerah akan tumbuh berkelanjutan secara kolektif,” pungkasnya dengan optimistis. **( Joko Longkeyang)
