AMKMedianews.com, Pemalang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan pesan menohok dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (HOD) ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula bersifat administratif menjadi pelayanan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur usai memimpin upacara HOD ke-30 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (27/4/2026).
Transformasi Birokrasi dan Kolaborasi
Dalam amanatnya, Ahmad Luthfi menyoroti otonomi daerah sebagai alat strategis untuk menjawab kebutuhan riil warga. Ia meminta jajaran birokrasi tidak lagi terjebak dalam rutinitas dokumen semata, melainkan memastikan setiap kebijakan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”ASN adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu, pelayanan publik harus memberikan efek langsung dan konkret, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” tegas Ahmad Luthfi.
Gubernur juga menekankan pentingnya collaborative government antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Menurutnya, sinkronisasi harus dimulai dari tahap perencanaan di Musrenbang agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kemandirian Fiskal dan Hub Ekonomi Baru
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah instruksi untuk menghapus ego sektoral antarwilayah. Ahmad Luthfi mendorong kabupaten/kota untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi lokal masing-masing guna mencapai kemandirian fiskal.
Wilayah aglomerasi seperti Solo Raya, Semarang Raya, dan Pekalongan Raya disebut sebagai motor penggerak ekonomi yang harus saling menguatkan.”Setiap daerah wajib memiliki hub ekonomi. Sinergi antardaerah adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan menekan angka ketimpangan, terutama antara wilayah Pantura dan Pansela,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran dan Penyerahan Penghargaan
Ahmad Luthfi juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga efisiensi anggaran. Ia melarang adanya pemborosan program yang tidak memiliki kemanfaatan jelas bagi publik.
Sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pemprov Jawa Tengah memberikan penghargaan atas prestasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah daerah.
Penerima Penghargaan LPPD: Kabupaten Klaten, Sragen, Wonogiri, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga.
Penerima Penghargaan SPM: Kabupaten Karanganyar, Klaten, Kebumen, Kota Magelang, dan Kota Semarang.
Hadir dalam upacara tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD dan pimpinan BUMD. Peringatan tahun ini yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” menjadi tonggak baru bagi Jawa Tengah untuk semakin mandiri dan berintegritas. **( AJS).
