AMKMedianews.com, Magelang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan peringatan keras agar instansi pemerintahan membuang jauh-jauh sikap bekerja sendiri-sendiri. Menurutnya, percepatan pembangunan hanya bisa terwujud jika DPRD dan pemerintah daerah (Pemda) melebur dalam satu visi kolaboratif.
Pesan tersebut ditegaskan Luthfi saat menghadiri pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (16/4/2026).
Sinergi Tanpa Sekat
Luthfi menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan integrasi total dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.”Kita tidak boleh berjalan secara parsial. Seluruh elemen, mulai dari integrasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga masyarakat, harus menyatu. Di Jawa Tengah, kami menggerakkan ‘tim besar’ yang melibatkan Bupati, Wali Kota, hingga perwakilan DPR RI untuk memastikan solusi pembangunan bersifat menyeluruh,” tutur Luthfi.
DPRD, bagi Luthfi, adalah mitra setara bagi eksekutif. Kolaborasi yang solid antara keduanya menjadi kunci utama dalam memecah kebuntuan persoalan di daerah.
Pemimpin Daerah dan Tantangan Global
Acara yang diinisiasi oleh Lemhannas RI ini diikuti oleh sedikitnya 500 pimpinan legislatif dari seluruh penjuru tanah air. Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa kursus ini bertujuan mengasah insting kepemimpinan pimpinan DPRD dalam menghadapi ketidakpastian global.”Dunia berubah cepat. Pemimpin daerah tidak boleh hanya terpaku pada urusan administrasi, tapi harus mampu membaca arah geopolitik. DPRD adalah penjaga gawang yang menyeimbangkan aspirasi rakyat di daerah dengan kepentingan nasional,” jelas Ace.
Ace juga mengingatkan agar kebijakan penganggaran di daerah selaras dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan bangsa.
Tiga Pesan Kemendagri
Turut hadir dalam pembukaan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Ia menitipkan tiga bekal krusial bagi para pimpinan DPRD: Ketajaman melihat dinamika geopolitik. Fokus pada eksekusi program prioritas masyarakat. Efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.
Melalui agenda yang berlangsung hingga 19 April 2026 ini, diharapkan lahir semangat baru bagi pimpinan DPRD untuk mempererat sinergi dengan eksekutif demi kesejahteraan rakyat yang lebih merata**( Joko Longkeyang).
