AMKMedianews.com, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menetapkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai agenda prioritas dalam rencana pembangunan tahun 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa signifikan angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan.
Hal tersebut disampaikan Luthfi usai menghadiri rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, pada Selasa (31/3/2026). Ia menekankan pentingnya kolaborasi total atau strategi “keroyok” antarinstansi untuk mencapai target tersebut.
”Output dari setiap pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Indikator utamanya jelas, yakni penurunan angka kemiskinan,” ujar Ahmad Luthfi.
Capaian Positif Sepanjang 2025
Berdasarkan data yang dipaparkan, Jawa Tengah menunjukkan tren ekonomi yang positif sepanjang tahun 2025. Beberapa capaian krusial tersebut di antaranya: Angka Kemiskinan: Mengalami penurunan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Turun menjadi 4,32 persen dari sebelumnya 4,78 persen pada 2024. Pertumbuhan Ekonomi: Melaju di angka 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional.Investasi: Merealisasikan angka Rp 88,8 triliun.
Evaluasi Ketat Bantuan Sosial
Selain fokus pada makro ekonomi, Luthfi memberikan sorotan tajam pada efektivitas bantuan sosial (bansos). Ia memperingatkan agar bansos tidak menciptakan ketergantungan permanen bagi masyarakat.“Evaluasi dilakukan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Kita tidak ingin ada warga yang menerima bansos hingga delapan tahun tanpa ada peningkatan taraf hidup. Bansos harus menjadi stimulan untuk mandiri,” tegasnya.
Integrasi Program dan Sinergi Pusat
Untuk tahun 2026, Pemprov Jateng akan mengintegrasikan penanganan kemiskinan dengan berbagai sektor dasar, seperti:
Hunian Layak: Kelanjutan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang pada 2025 telah menyentuh 17 ribu unit.
Pendidikan: Pemberian akses sekolah gratis bagi keluarga miskin melalui skema kemitraan SMA/SMK Jateng.
Kesehatan: Optimalisasi layanan cek kesehatan gratis yang telah menjangkau 14,13 juta jiwa.
Program Nasional: Mendukung penuh makan bergizi gratis dan pembangunan hunian yang bersinergi dengan pemerintah pusat serta Baznas.
Respon Legislatif
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa pihak legislatif telah menerima LKPJ tersebut. Langkah selanjutnya adalah pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membedah laporan tersebut secara mendalam.
”Pansus akan meninjau seluruh kegiatan tahun lalu. Catatan dan rekomendasi dari Pansus nantinya akan menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan di tahun 2026 agar lebih tepat sasaran,” pungkas Sumanto.**( Joko Longkeyang ).
