AMKMedianews.com, Semarang – Eskalasi ketegangan geopolitik yang kian meningkat di kawasan Timur Tengah memicu respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keselamatan warga Jawa Tengah, terutama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jemaah umrah di sana, kini menjadi prioritas utama negara.
Langkah siaga ini diperkuat melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pemerintah memastikan negara akan hadir melakukan tindakan darurat, termasuk opsi pemulangan, jika situasi keamanan di kawasan tersebut memburuk.
Wakil Menteri Pelindungan PMI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi nonstop dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di zona rawan sejak ketegangan dimulai.”Kami terus memantau pergerakan warga kita di sana secara intensif. Nomor hotline darurat telah disebar luas agar para pekerja migran dan jemaah umrah dapat menghubungi otoritas kapan pun dibutuhkan,” ujar Dzulfikar usai menemui Gubernur Luthfi di Semarang, Kamis (5/3/2026).
Meskipun saat ini kondisi WNI dilaporkan masih dalam kategori aman dan terkendali, Dzulfikar menekankan bahwa pendataan terus diperinci. Hal ini penting untuk memetakan keberadaan warga yang dinamis, mulai dari pekerja profesional hingga jemaah yang sedang beribadah.
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi warganya di mana pun berada. Jika eskalasi terus meningkat ke arah yang membahayakan nyawa, Pemprov Jateng siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evakuasi massal.”Jika memang situasi di lapangan sudah mengharuskan evakuasi, tentu akan segera kami koordinasikan untuk pemulangan warga Jawa Tengah secepatnya,” tegas Luthfi dengan lugas.
Komitmen ini bukan sekadar rencana. Sebelumnya, Pemprov Jateng telah membuktikan keseriusannya dengan memfasilitasi pemulangan belasan PMI yang bermasalah di negara penempatan. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih gesit dalam menghadapi krisis global saat ini.**( Joko Longkeyang)
