banner 728x250

Diduga Korupsi Proyek Outsourcing, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmi Ditahan KPK

  • Bagikan
Iklan Banner Horizontal

AMKMedianews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR), sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Pantauan di lapangan menunjukkan Fadia keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan terborgol pada Rabu (4/3/2026).

​Lembaga antirasuah tersebut menjerat Fadia terkait praktik lancung dalam proyek tenaga alih daya (outsourcing) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023–2026. Penyidik menduga adanya upaya pengondisian pemenang tender agar jatuh ke tangan perusahaan tertentu di sejumlah dinas.

​Dugaan Pengondisian Proyek

​Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah tim menemukan kecukupan alat bukti. FAR yang merupakan Bupati Pekalongan periode 2025–2030 ini resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.”Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, KPK menetapkan saudari FAR sebagai tersangka. Ada dugaan kuat praktik pengondisian proyek di berbagai dinas daerah,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Jakarta.

​Dalam serangkaian operasi, penyidik mengamankan 14 orang serta menyita sejumlah aset berharga, termasuk kendaraan bermotor dan dokumen elektronik sebagai barang bukti pendukung.

​Bantahan Terjaring OTT

​Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Fadia sempat melayangkan bantahan terkait dirinya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia mengeklaim bahwa saat penggerebekan pada Selasa (3/3) dini hari berlangsung, dirinya sedang berada di Semarang untuk agenda dinas bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

​Kini, Fadia menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, pihak KPK masih memiliki waktu untuk mendalami peran 14 orang lainnya guna menentukan status hukum mereka dalam waktu dekat.**

Iklan Iklan Iklan Iklan Iklan
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *