AMKMedianews.com, Pemalang – Era baru birokrasi di Kabupaten Pemalang kini semakin mengedepankan profesionalisme. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, memberikan penegasan serius bahwa proses mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib mengacu pada kompetensi serta rekam jejak kerja yang nyata. Hal tersebut ditegaskan Bupati saat membuka dialog “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Mutasi dan Kenaikan Pangkat PNS” di Grand Wijaya Hotel Pemalang, Rabu (17/12/2025).
Bupati Anom mengingatkan para pengelola kepegawaian agar tidak main-main dengan regulasi. Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap aturan merupakan fondasi agar tidak terjadi pelanggaran administratif dalam proses perpindahan jabatan.”Syarat jabatan dan administrasi adalah hal mendasar yang harus dipedomani. Riwayat kinerja pegawai harus menjadi bahan pertimbangan utama. Kita ingin mereka yang ditempatkan di posisi baru benar-benar memiliki kompetensi yang selaras dengan tanggung jawabnya,” tegas Bupati Anom.
Beliau menambahkan bahwa sistem ini dirancang untuk menciptakan rasa keadilan. Dengan memperhatikan track record penugasan, setiap PNS memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan kualitas kerjanya masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKD Pemalang, Eko Adi Santoso, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang untuk merumuskan strategi jitu dalam menghadapi berbagai dinamika pengelolaan kepegawaian.”Tujuannya adalah menyamakan persepsi mengenai isu-isu krusial dan regulasi terbaru. Kami ingin pengelolaan mutasi, rotasi, hingga kenaikan pangkat di Pemkab Pemalang berjalan makin transparan dan akuntabel,” ujar Eko.
Agenda strategis ini menghadirkan pakar dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan diikuti oleh 105 peserta. Mereka merupakan garda terdepan pengelola kepegawaian yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari RSUD, Puskesmas, hingga jajaran MKKS di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.( Walis EF).
