JAKARTA, AMKMedianews.com – Sebagai bentuk nyata komitmen dalam menjalankan fungsi representasi rakyat dan menyerap aspirasi publik, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, secara resmi menampung dokumen tuntutan masyarakat terkait isu kesejahteraan satwa domestik. Langkah proaktif ini menegaskan posisi legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah tersebut yang senantiasa membuka pintu dialog lebar-lebar bagi elemen sipil demi melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.
”Kami menyambut baik sekaligus secara resmi menerima penyerahan 700 ribu petisi dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI). Ratusan ribu tanda tangan ini merupakan wujud nyata murninya aspirasi publik yang menuntut penataan regulasi tegas, khususnya terkait penolakan komersialisasi dan perdagangan daging anjing serta kucing untuk konsumsi,” ujar Rizal Bawazier saat dikonfirmasi melalui wawancara berbasis aplikasi pesan singkat WhatsApp, Kamis (11/6/2026).
Rizal menjelaskan, gelombang dukungan masyarakat yang sangat masif ini menjadi indikator kuat bahwa publik menaruh ekspektasi besar kepada parlemen untuk segera menghadirkan payung hukum yang kuat. Aspirasi tersebut, lanjutnya, akan dijadikan sebagai modal politik sekaligus dorongan moral bagi fraksinya dalam mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan agar masuk ke dalam skala prioritas legislasi nasional.
Meskipun ruang lingkup kedinasannya di Komisi VI DPR RI berfokus pada sektor ekonomi—termasuk Perdagangan, Kawasan Industri, Investasi, Koperasi, UMKM, dan BUMN—Rizal memandang aspek pengawasan tata niaga sirkulasi komoditas nonpangan memiliki urgensi tinggi. Penataan komersialisasi satwa domestik dinilai krusial guna menutup celah transaksi ilegal sekaligus membentengi kesehatan masyarakat dari ancaman penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies.
”Setiap aspirasi publik yang dipercayakan kepada kami tidak akan pernah disia-siakan. Melalui kewenangan legislasi dan fungsi pengawasan yang kami miliki, Fraksi PKS siap mengawal tuntutan masyarakat ini untuk diteruskan ke alat kelengkapan dewan yang membidanginya, sehingga implementasi undang-undang perlindungan satwa yang komprehensif dapat segera terwujud,” pungkas legislator yang dikenal dekat dengan konstituennya di wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang tersebut. **( Joko Longkeyang).
