AMKMedianews.com, Jakarta – Pemerintah pusat resmi memperkuat strategi kolaborasi dengan para gubernur guna mengakselerasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata menekan angka kekurangan hunian (backlog) nasional, khususnya bagi masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem.
Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam forum tersebut menegaskan komitmennya bahwa inovasi di tingkat daerah merupakan kunci utama dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan arahan strategis untuk menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah pemanfaatan data DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis intervensi program.”Kepala daerah diminta membangun persepsi yang sama dan memperkuat sinergi. Mengingat pemerintah tidak bisa menanggung seluruh pembiayaan secara mandiri, maka inovasi penyediaan hunian sangat diperlukan,” ujar Boedyo.
Strategi tersebut mencakup pembangunan rumah susun, penyediaan rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) milik Kementerian PKP yang menggunakan data terpadu agar bantuan lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi memaparkan pencapaian Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 yang berhasil menyelesaikan backlog sebanyak 274 ribu unit. Keberhasilan ini diklaim sebagai buah manis dari kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan sektor swasta melalui CSR, Baznas, dan partisipasi aktif masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi khusus terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengalokasikan anggaran mandiri dalam APBD untuk perbaikan 17 ribu unit RTLH pada 2025.
”Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang memiliki inisiatif anggaran sendiri untuk rumah layak huni, sebagaimana yang dilakukan di Jawa Tengah,” puji Maruarar.( Joko Longkeyang)
