AMKMedianews.com, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kerja bagi para pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan relawan dapur Mangan Bareng Gratis (MBG). Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong seluruh relawan untuk didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, saat membuka Sosialisasi Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di salah satu hotel di Pemalang, Rabu (19/11/2025).
Usai membuka kegiatan, Nurkholes menegaskan bahwa tidak ada satu pun relawan yang akan dikecualikan dari program ini. Seluruh pengurus dan relawan SPPG maupun dapur MBG diwajibkan untuk menjadi peserta demi mendapatkan perlindungan kerja yang layak.
“Tidak satu pun yang tidak. Semuanya daftar. Proses pada hari ini adalah bagian percepatan. Dari 45 dapur, baru 22 yang terdata, dan kita percepat agar 45 dapur bisa segera menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Pemalang menargetkan terbangunnya 143 dapur MBG. Saat ini baru 45 dapur yang terealisasi. Agar target dapat tercapai, pemerintah mendorong pembangunan sekitar 30 dapur setiap bulan. Dengan percepatan tersebut, seluruh dapur diharapkan dapat terpenuhi pada awal 2026.
“Ini terus kita upayakan bersama mitra agar pembangunannya dipercepat. Jika sesuai aturan hari kerja, kemungkinan awal Januari atau Februari semuanya sudah selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para relawan mencakup perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta jaminan hari tua yang bersifat tabungan. Program ini, menurutnya, menjadi bentuk komitmen BPJS bersama para pengelola BGN dan SPPG untuk meningkatkan kesejahteraan relawan.
Ia menambahkan bahwa percepatan pendataan dilakukan agar seluruh relawan dalam ekosistem BGN terlindungi secara penuh. Dengan demikian, apabila terjadi risiko kerja, relawan tidak lagi dibebani kekhawatiran mengenai pembiayaan dampak sosial ekonominya.
“Targetnya, hingga akhir bulan ini masih ada sekitar 100 dapur lagi yang perlu diselesaikan pendataannya. Kita lakukan bertahap agar semuanya bisa terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nilai preminya hanya Rp 16.800 per orang untuk dua program,” jelasnya.**( Tangga Firrera ).
