AMKMedianews.com, Pemalang – Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi terkait pengelolaan keamanan informasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Keamanan Informasi, Selasa (5/8/2025), bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Setda Pemalang.
Kegiatan yang diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini digagas sebagai upaya strategis untuk menghadapi tantangan era digital yang makin rentan terhadap ancaman siber, seperti peretasan sistem, serangan malware, phishing, hingga ransomware.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menegaskan bahwa keamanan informasi kini menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi.
“Keamanan informasi tidak lagi sekadar urusan teknis dari Diskominfo semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen organisasi, khususnya para pimpinan OPD,” ujar Anom dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa peran pemimpin sangat vital dalam membangun budaya sadar keamanan informasi. Konsistensi dalam penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan hanya dapat terwujud melalui komitmen dari level tertinggi dalam organisasi.
“Saya mengajak seluruh pimpinan untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan langkah, dan memperkuat strategi keamanan yang terintegrasi, demi menjaga keberlanjutan layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Pemalang,” lanjutnya.
Dalam Rakor tersebut, Bupati juga mengingatkan bahwa aspek manusia, proses, dan tata kelola sama pentingnya dengan teknologi dalam menciptakan sistem pertahanan digital yang tangguh. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kepedulian semua pihak menjadi kunci utama menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Pemalang, Joko Ngatmo, menjelaskan bahwa kompleksitas serangan siber yang terus meningkat mendorong pentingnya pemahaman menyeluruh dari para pimpinan OPD. Ia menilai bahwa serangan siber bukan hanya menyerang infrastruktur, tetapi bisa mengganggu pelayanan publik, merusak reputasi, dan menimbulkan kerugian besar.
“Rakor ini tidak hanya untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai bentuk kesiapan kita dalam mewujudkan misi digitalisasi, termasuk di sektor pendidikan,” jelas Joko.
Lebih lanjut, Joko mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperbarui informasi tentang kerentanan sistem dan ancaman siber terkini yang bisa memengaruhi jalannya organisasi pemerintah.
“Kami ingin seluruh pimpinan OPD dapat lebih proaktif dalam mendukung penerapan kebijakan keamanan informasi secara komprehensif,” tegasnya.
Untuk memperkaya materi dan memberikan perspektif teknis yang akurat, Diskominfo Pemalang menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Sandiman Utama dari Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Dengan terselenggaranya Rakor ini, diharapkan Pemkab Pemalang memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi risiko siber dan mampu menjaga kestabilan layanan pemerintahan di tengah derasnya arus digitalisasi.**( Joko Longkeyang).