AMKMedianews.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan aman, higienis, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Senin (6/10/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.“Setiap dapur penyedia makanan harus menerapkan standar kebersihan dan pengawasan yang ketat. Kita tidak ingin kejadian keracunan makanan terulang kembali,” tegas Gubernur Luthfi di hadapan ribuan peserta rapat koordinasi tersebut.
Acara tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri atas mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, perwakilan bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta unsur lintas instansi provinsi.
Gubernur Luthfi menekankan, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Ia meminta agar seluruh SPPG terbuka terhadap pengawasan publik, baik dari Satgas MBG, Dinas Kesehatan, maupun elemen masyarakat seperti PKK.“SPPG tidak boleh eksklusif. Siapa pun berhak mengecek asalkan sesuai prosedur. Pengawasan terbuka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Luthfi juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur MBG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurutnya, sertifikat tersebut bukan hanya sebatas formalitas, melainkan jaminan bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan.“SLHS harus diiringi tindakan nyata di lapangan. Kalau perlu, siapkan posko 24 jam untuk mengawasi distribusi makanan agar benar-benar aman,” tegasnya.
Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 1.596 SPPG yang beroperasi aktif dan ditargetkan jumlahnya terus bertambah hingga akhir tahun. Selain menjaga kesehatan anak-anak, program MBG juga dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.“Bahan pangan kita ambil dari kelompok tani, UMKM, dan BUMDes. Jadi, program ini tidak hanya menyehatkan masyarakat, tapi juga menumbuhkan ekonomi lokal,” jelas Luthfi.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional RI, Dadan Hindayana, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov Jawa Tengah dalam memperkuat sistem pengawasan. Ia menyebut, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan capaian tertinggi secara nasional dalam pengelolaan SPPG.“Dari lebih 10.000 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, Jawa Tengah sudah memiliki sekitar 1.596, atau hampir 50 persen dari standar nasional. Ini menunjukkan Jateng sudah melangkah jauh ke depan,” ungkap Dadan.
Dadan menambahkan, nilai investasi program MBG yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai Rp32 triliun per tahun, menjadikannya salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bahan pangan, peralatan dapur, hingga pendukung industri lokal seperti produsen food tray dan susu.
Ke depan, BGN akan memperketat sistem pengawasan dengan melakukan inspeksi rutin, uji laboratorium bahan pangan, serta mewajibkan setiap dapur memiliki alat rapid test pangan dan rekaman CCTV untuk pemantauan pusat.“Setiap SPPG wajib memastikan makanan yang disajikan bergizi, aman, dan seimbang. Ini bukan hanya soal kesehatan anak-anak, tetapi juga wujud kemandirian pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Ia menambahkan, BGN bersama kementerian terkait seperti Kemenkes, BPOM, KLHK, dan Kemendagri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu.“Jika seluruh pihak disiplin dan konsisten, Jawa Tengah akan menjadi contoh nasional dalam pelaksanaan program MBG yang aman, transparan, dan berdaya ekonomi tinggi,” pungkas Dadan Hindayana.**( Joko Longkeyang ).