Amkmedianews.com, Semarang– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Dukungan ini disambut antusias oleh para kepala desa dan lurah yang melihat KDMP sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Ini nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua desa memiliki koperasi, maka ekonomi desa akan berputar,” ungkap Ahmad Luthfi saat menghadiri Dialog Percepatan Pembentukan KDMP di Holy Stadium, Semarang, Selasa (6/5/2025).
Perkembangan pembentukan KDMP di Jawa Tengah hingga 5 Mei 2025 terbilang menggembirakan. Sebanyak 1.066 desa/kelurahan telah melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan (1.032 desa dan 34 kelurahan), sementara 2.538 desa/kelurahan telah melaksanakan pra-Musyawarah Desa/Kelurahan.
Dukungan penuh Gubernur ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP. Pemprov Jateng bahkan telah menerbitkan Surat Gubernur No. 500.3/0002538 dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 untuk mendukung pendirian dan percepatan pembentukan KDMP.
Tugas Gubernur dalam mengakselerasi pembentukan KDMP meliputi koordinasi dengan pemerintah pusat, fasilitasi perangkat daerah, dan penyelarasan program pembangunan daerah. Sebagai upaya penunjang, Pemprov Jateng telah menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi yang diikuti oleh 7.810 kepala desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut mengapresiasi progres dan antusiasme pembentukan KDMP di Jawa Tengah. Melihat jumlah desa yang terlibat, ia optimistis proses pembentukan akan rampung dalam dua bulan ke depan.
“Terima kasih Gubernur, Wagub, Bupati dan Wali Kota, Pangdam, Kapolda, Kajati yang membantu percepatan pembentukan koperasi desa. Setelah dibentuk, daftarkan segera ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu akan ada pencairan dananya,” jelas Zulkifli usai acara.
Zulkifli menjelaskan, mekanisme KDMP akan melalui Himbara. Koperasi ini diharapkan mampu menghasilkan keuntungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa berdasarkan potensi lokal. “Koperasi harus dikelola secara prudent dan transparan. Mereka akan dibina oleh perbankan dan diajari tentang pembukuan,” tambahnya.**( Joko Longkeyang ).