AMKMedianews.com, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dengan berpartisipasi aktif dalam Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan ini diselenggarakan serentak di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Di Pemalang, GPM diawali dengan pertemuan daring bersama pemerintah pusat yang diikuti oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dan perwakilan Forkopimda di Kantor Kelurahan Mulyoharjo, Sabtu (30/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anom Widiyantoro menegaskan bahwa GPM merupakan salah satu upaya utama untuk menjaga dan mengendalikan gejolak harga pangan di wilayahnya. “Harapannya bisa memenuhi kebutuhan, mengendalikan gejolak harga pangan, dan mungkin bisa menjaga inflasi daerah,” ujarnya.
Gerakan ini, menurut Bupati, dirancang untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Beberapa komoditas yang dijual di GPM memiliki harga di bawah pasaran. Beras, misalnya, dijual seharga Rp57.500 per 5 kg, gula pasir Rp17.000 per kg, dan minyak goreng Rp15.500 per kg.
“Beras itu harganya Rp57.500, jadi masih dalam kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET). Ada beras, gula pasir, dan minyak goreng dari Bulog. Ini semua di bawah harga pasaran supaya inflasi daerah bisa terkontrol,” papar Anom Widiyantoro. Ia menambahkan bahwa total 36 ton bahan pokok didistribusikan di 14 kecamatan. Program ini juga terlaksana berkat kerja sama dengan Polsek dan Koramil setempat.
Kehadiran GPM disambut hangat oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat merasakan dampak kenaikan harga. Solihah, salah satu warga di Jalan Mandala 4, Kelurahan Mulyoharjo, mengungkapkan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, sangat terbantu, apalagi tanggal tua seperti ini,” ungkapnya.
Testimoni Solihah mencerminkan betapa pentingnya program-program seperti GPM bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan harga yang terjangkau, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menguras anggaran belanja bulanan. Gerakan ini bukan hanya sekadar menjual produk murah, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.**( Joko Longkeyang ).