AMKMedianews.com, Semarang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi data. Komitmen ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemkab Pemalang dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (26/11/2025). Agenda ini merupakan tahap akhir dari pemeringkatan badan publik untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan keterbukaan lembaga.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang hadir didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memaparkan strategi integrasi data dari tingkat desa hingga kabupaten melalui konsep Smart Village. Menurut Anom, Smart Village dirancang untuk mendigitalisasi proses administrasi desa. Mulai dari pengajuan proposal hingga pelaporan realisasi program, semuanya akan dilakukan melalui kanal digital agar informasi tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Ini yang kami inginkan di Smart Village, sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak tahu atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, maupun penyampaian yang sudah diberikan oleh kabupaten ke level desa,” tegas Anom.
Selain digitalisasi desa, Anom turut menjabarkan 12 program prioritas daerah. Program tersebut mencakup pembagian seragam sekolah gratis, penyediaan air bersih, penciptaan lapangan kerja, bantuan UMKM, hingga penyediaan Wi-Fi gratis di setiap desa. Bupati juga menyoroti program baru berupa santunan kematian. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada warga, mulai dari lahir hingga meninggal dunia.“Harapannya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari di Kabupaten Pemalang,” tambahnya.
Dalam aspek teknologi informasi, Pemkab Pemalang mengembangkan dashboard eksekutif berbasis web yang menyajikan empat pilar data utama: makro, mikro, sektoral, dan dinamis. Transparansi data ini juga didukung oleh portal “1 Data Pemalang” yang menyediakan akses data berkualitas bagi publik.
Di sektor kesehatan, Pemkab meluncurkan inovasi “Petis Pemalang” (Pelayanan Terpadu Gratis). Program kolaborasi antara Dinas Sosial KBPP dan BPJS Kesehatan ini memungkinkan reaktivasi kepesertaan BPJS warga secara langsung di Puskesmas.“Di mana ini bisa mengaktifasi kepesertaan dari masyarakat di mana BPJS-nya tidak aktif, bisa langsung diaktifkan melalui aplikasi ini,” jelas Anom.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemalang, Joko Ngatmo, optimistis bahwa sinkronisasi data akan berjalan optimal tahun depan.“Artinya data di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa dengan adanya Smart Village ini yang mengisi adalah warganya sendiri, sehingga akan jelas dan tepat,” pungkas Joko Ngatmo. ( Rangga Firrera)
