AMKMedianews.com, Semarang – Kebijakan efisiensi anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai berdampak pada keberlangsungan layanan transportasi Batik Solo Trans (BST). Tiga dari lima koridor utama BST yang saat ini beroperasi masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, usai menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025). Pertemuan tersebut membahas masa depan layanan buy the service (BTS) aglomerasi transportasi di wilayah Soloraya.
“Pertemuan ini membicarakan tentang aglomerasi transportasi perkotaan di Surakarta. Saat ini, layanan Batik Solo Trans telah memiliki lima koridor yang melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali,” kata Respati.
Ia menjelaskan, dari lima koridor yang beroperasi, tiga dibiayai Kemenhub, sementara dua sisanya ditopang APBD Kota Surakarta. Layanan tersebut juga diperkuat tujuh jalur feeder dengan jumlah penumpang harian mencapai 13.000 hingga 14.000 orang.
Namun, Respati mengingatkan bahwa jika pemerintah pusat menghentikan dukungan anggaran, maka perlu ada solusi berbasis kemandirian fiskal. “Mayoritas pengguna Batik Solo Trans berasal dari warga kabupaten sekitar. Karena itu, penting adanya cost sharing antar-daerah agar layanan tetap berjalan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Batik Solo Trans merupakan bagian dari roadmap aglomerasi transportasi di Jawa Tengah. Menurutnya, layanan ini sudah berjalan baik dan berbeda dari daerah lain karena terintegrasi dengan operator bus lokal di Soloraya.
“Batik Solo Trans sudah memiliki roadmap yang jelas. Solo tidak sama dengan daerah lain, karena di sini sistem transportasi sudah terintegrasi dan tidak saling bersaing dengan angkutan lain,” ujar Ahmad Luthfi.
Untuk menjaga keberlanjutan, Gubernur meminta Dinas Perhubungan Jawa Tengah segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. “Segera rapatkan bersama stakeholder. Layanan ini harus tetap berjalan dengan mekanisme berbagi beban pembiayaan. Teknisnya nanti akan dibahas lebih lanjut,” tambahnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menegaskan pentingnya prinsip gotong royong dalam menghadapi keterbatasan anggaran. “Daerah harus bersama-sama menutup kebutuhan biaya agar layanan tidak terganggu. Gubernur bahkan akan memfasilitasi pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota se-Soloraya untuk mencari kesepakatan,” ujarnya.**( Joko Longkeyang ).