Pemalang, AMKMediaNews.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Doni Akbar, meminta PT Pertamina (Persero) untuk menunjukkan kepedulian konkret terhadap masyarakat terdampak bencana longsor di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Pemalang, yang terjadi pada Rabu (11/2/2026).
Permintaan tersebut disampaikan Doni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina. Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana di daerah.
Menurut Doni, ribuan warga di wilayah Kecamatan Pulosari dan sekitarnya terdampak akibat longsor yang menyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak sudah terlihat, namun kontribusi Pertamina di wilayah terdampak belum tampak secara signifikan.
“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan yang juga terdampak, saya berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita berharap Pertamina dapat mengambil bagian dalam proses pemulihan di Pemalang,” ujarnya.
Doni mengapresiasi langkah Pertamina yang telah menyalurkan bantuan untuk korban bencana di wilayah lain, seperti di Sumatera. Namun, ia berharap perhatian yang sama juga diberikan kepada masyarakat di Jawa Tengah, khususnya Pemalang.
Terkait bentuk dukungan yang dapat diberikan, Doni menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau skema bantuan lainnya yang relevan. Ia menegaskan, yang terpenting adalah kehadiran nyata dan respons cepat dari BUMN energi tersebut.
Sebelumnya, Doni Akbar telah meninjau langsung lokasi terdampak longsor di Kecamatan Pulosari untuk memastikan kondisi warga serta kebutuhan mendesak di lapangan. Ia juga berkomitmen mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Hingga saat ini, proses penanganan terus berjalan. Sejumlah akses jalan yang sempat terputus mulai diperbaiki, sementara pemerintah daerah bersama instansi terkait menyiapkan hunian sementara bagi warga yang rumahnya terdampak.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, BUMN, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
