AMKMrdianews.com, Semarang — Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam memperkuat pendidikan vokasi dan kemitraan industri mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai kebijakan tersebut berhasil menekan angka pengangguran terbuka hingga 4,33 persen atau sekitar 948 ribu jiwa pada tahun 2025.
Penilaian positif itu disampaikan dalam laporan bertema “Vokasi Terkoneksi, Pengangguran Tereduksi” yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudra, kepada Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (28/10/2025).“Untuk semester pertama ini, hasil pengawasan kami menunjukkan tren yang baik. Arah kebijakan pendidikan vokasi di Jawa Tengah sudah tepat, terutama dalam menekan angka pengangguran,” ujar Buyung.
Buyung menjelaskan, hasil pengawasan BPKP menunjukkan adanya upaya nyata Pemprov Jawa Tengah dalam menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Meski masih perlu penyesuaian antara kompetensi lulusan dan permintaan pasar, hasilnya secara umum sudah memuaskan.“Kawasan industri kini membutuhkan banyak tenaga kerja di bidang garmen atau tata busana, sementara mayoritas vokasi kita masih otomotif dan komputer. Namun secara keseluruhan, arah kebijakan sudah baik dan efektif,” tambahnya.
Menurut Buyung, pengawasan semester I tahun ini berfokus pada empat aspek utama, yakni:
Peningkatan akses dan kualitas lulusan vokasi,
Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan,
Optimalisasi penyerapan tenaga kerja di kawasan industri, serta
Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mempercepat penurunan angka pengangguran.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyambut baik apresiasi dari BPKP. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah tidak hanya fokus menarik investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk bersifat padat karya, agar dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.“Kita dorong investasi padat karya dengan harapan serapan tenaga kerja bisa lebih luas. Jadi bukan sekadar investasi besar, tapi yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Gubernur.
Salah satu bentuk nyata kebijakan itu adalah pengembangan sekolah vokasi di kawasan industri Kendal, yang secara langsung menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja industri. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat peningkatan kualitas sumber daya manusia.“Kami perbesar kapasitas sekolah vokasi dan sambungkan BLK dengan perusahaan. Dengan cara ini, lulusan bisa langsung terserap di dunia kerja dan angka pengangguran dapat terus ditekan,” tegas Ahmad Luthfi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat 4,33 persen, turun dari 4,78 persen pada Agustus 2024. Penurunan ini menjadi bukti bahwa kebijakan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan relevan.
Langkah konsisten Pemprov Jateng dalam membangun ekosistem vokasi yang kuat dinilai menjadi faktor penting dalam menekan pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, Jawa Tengah kini bergerak menuju provinsi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berdaya saing tinggi dengan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan industri masa depan.(Joko Longkeyang )
