banner 728x250

Bantah Klaim Fadia Arafiq, Ahmad Luthfi Pastikan Tak Ada di Lokasi OTT

  • Bagikan
Iklan Banner Horizontal

AMKMedianews.com, Pemalang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan tanggapan serius terkait pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mengeklaim sedang bersama dirinya saat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan ia justru baru mengetahui kabar penangkapan itu melalui pemberitaan media pada Selasa pagi.

​Luthfi menjelaskan bahwa memang benar ada pertemuan pada Senin (2/3/2026) malam di kediamannya, namun pertemuan tersebut merupakan koordinasi resmi yang dihadiri oleh banyak pejabat. Selain Fadia, hadir pula Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga untuk melaporkan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).”Malam itu saya ada agenda bersama rekan-rekan Ansor. Setelahnya, beberapa kepala daerah datang melaporkan progres MBG karena esok harinya ada rapat koordinasi bersama menteri. Bu Fadia juga pamit izin tidak bisa hadir di rakor Selasa siang. Setelah pertemuan selesai, semua pulang ke tujuan masing-masing,” ujar Luthfi di Semarang, Rabu (4/3/2026).

​Klarifikasi Senada dari KPK

​Bantahan serupa disampaikan oleh pihak KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan bahwa saat operasi berlangsung, tidak ada data yang menunjukkan keberadaan Gubernur Jateng di lokasi penangkapan.​”Selama pemantauan di posko, kami terus berkoordinasi dengan tim lapangan. Tidak ada informasi mengenai keberadaan Gubernur (bersama subjek),” tegas Asep dalam konferensi pers.

​Peringatan Keras Integritas Pejabat

​Menyikapi peristiwa ini, Ahmad Luthfi mengingatkan seluruh kepala daerah dan ASN di wilayahnya agar menjaga integritas. Ia menekankan bahwa Pemprov Jateng sudah lama bekerja sama dengan Korsupgah KPK untuk mencegah penyimpangan anggaran maupun proyek.​”Ini jadi pelajaran pahit. Pemimpin harus jadi teladan karena ‘ikan busuk itu berawal dari kepalanya’. Saya minta jangan ada lagi gaya hidup mewah atau flexing. Jalankan birokrasi yang sehat dan taat pada aturan hukum,” pungkasnya.**( Joko Longkeyang)?

Iklan Iklan Iklan Iklan Iklan
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *