Pemalang — Aktivis sosial Walis Erlangga Firera menyoroti beratnya tugas para ketua RT dan RW di Kabupaten Pemalang. Ia menilai, insentif yang selama ini diterima oleh para pengurus lingkungan itu tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.
Menurut Walis, para ketua RT dan RW merupakan garda terdepan pelayanan publik di tingkat akar rumput. Mereka harus siap menangani berbagai persoalan warga — mulai dari administrasi kependudukan, koordinasi keamanan lingkungan, hingga mediasi sosial antarwarga.
“Tugas mereka bukan sekadar urusan tanda tangan surat pengantar. RT dan RW itu sebenarnya benteng sosial di tengah masyarakat. Tapi apresiasi yang diberikan masih sangat minim,” ujar Walis di Pemalang, Kamis (9/10/2025).
Saat ini, insentif untuk ketua RT dan RW di Pemalang dilaporkan masih sekitar Rp500.000 per tahun. Jumlah tersebut dinilai terlalu kecil, apalagi jika dibandingkan dengan waktu dan tenaga yang mereka curahkan setiap hari.
Walis mengusulkan agar insentif dinaikkan menjadi minimal Rp1.000.000 per tahun, atau bahkan disesuaikan dengan beban kerja di masing-masing wilayah. Ia menilai, kenaikan itu bukan semata soal uang, tetapi bentuk penghargaan atas pengabdian masyarakat di tingkat paling bawah.
“RT dan RW sering jadi tempat pertama warga mengadu saat ada masalah. Mereka tidak digaji, tapi dituntut selalu hadir. Jadi, sudah sepatutnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Walis juga mendorong agar kebijakan tersebut dimasukkan dalam pembahasan APBD tahun 2026, serta disertai dengan mekanisme penyaluran yang transparan dan merata.
“Kalau Pemalang ingin pelayanan masyarakatnya kuat, maka perkuat dulu yang di akar. Naikkan insentif, perbaiki fasilitas, dan libatkan RT/RW dalam perencanaan pembangunan,” tutupnya.