AMKMedianews.com, Jakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani krisis lingkungan dari lini terkecil mendapatkan apresiasi di tingkat pusat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi menerima penghargaan atas keberhasilan Program Pengelolaan Sampah dalam ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja keras Jateng dalam mengurai benang kusut masalah sampah yang dimulai dari tingkat rumah tangga.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi besar bagi seluruh jajaran pemerintah di Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan TPA di hilir, melainkan harus diselesaikan di hulu.”Kami fokus pada pengelolaan dari tingkat paling bawah. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi penguat komitmen agar tata kelola sampah di desa semakin mandiri dan sistematis,” ujar Luthfi usai acara peluncuran awards di Kantor Kemendes PDT.
Inovasi 88 Desa Mandiri dan Teknologi RDF
Saat ini, Jawa Tengah telah meluncurkan 88 Desa Mandiri Sampah sebagai model prototipe. Melalui program ini, sampah dikelola langsung di desa atau kelurahan masing-masing sehingga mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Data Dinas LHK Jawa Tengah menunjukkan timbulan sampah mencapai 6,3 juta ton per tahun dengan tren kenaikan hingga 11 persen. Menanggapi hal itu, Luthfi terus mendorong ekspansi program ini.“Mapping kita sudah siap untuk mendukung target zero waste nasional. Selain penguatan kesadaran masyarakat di rumah tangga, kita juga mengandalkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF) di 18 daerah,” jelasnya.
Sinergi Satgas dan Regulasi Desa
Tak hanya teknologi, penguatan regulasi juga menjadi kunci. Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa Gubernur telah menginstruksikan para kepala daerah untuk menerbitkan aturan lokal terkait pengelolaan sampah oleh BUMDes dan pembentukan Satgas Sampah tingkat desa.
Langkah ini diapresiasi oleh jajaran kementerian terkait. Menteri Desa dan PDT, Yandi Susianto, menyatakan pentingnya kolaborasi sektor swasta melalui CSR yang berdampak nyata bagi pembangunan desa.“Perusahaan harus hadir membangun desa secara berkelanjutan, bukan sekadar formalitas,” tegas Yandi.
Di sisi lain, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, turut memuji Jawa Tengah yang mulai meninggalkan sistem open dumping di berbagai TPA dan beralih ke pengelolaan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Dengan pencapaian ini, Jawa Tengah dinilai telah memiliki roadmap yang jelas dalam mewujudkan ketahanan lingkungan berbasis kerakyatan.**( Joko Longkeyang).
