AMKMedianews.com, Jakarta – Hubungan harmonis diperlihatkan oleh dua pemimpin daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), di tengah isu kerenggangan yang sempat memanas di jagat maya. Keduanya tampak sangat akrab saat menghadiri agenda Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 di Gedung BPK RI, Kamis (2/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa hubungan keduanya tetap solid. Tidak terlihat sedikit pun gurat kecanggungan; justru suasana cair dan penuh senda gurau menyelimuti interaksi mereka sejak acara dimulai.
Keakraban di Balik Batik
Ahmad Luthfi tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB dan langsung menghampiri KDM yang telah hadir lebih awal. Mengenakan batik cokelat yang elegan, Luthfi disambut hangat oleh KDM yang tampil khas dengan batik putih motif wayang.
Alih-alih membahas urusan politik yang kaku, keduanya justru terlibat perbincangan santai layaknya sahabat karib. Sesekali tawa pecah di antara mereka saat bertukar pikiran mengenai progres pembangunan di wilayah masing-masing.”Tadi hanya sekadar berbincang ringan,” ungkap Ahmad Luthfi dengan wajah ceria saat dikonfirmasi oleh awak media.
Sorotan Para Kepala Daerah
Momen hangat ini tak pelak mencuri perhatian para pemimpin daerah lainnya yang hadir. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad terlihat ikut larut dalam obrolan tersebut. Didampingi Sekda Jateng Sumarno, Ahmad Luthfi tampak menikmati suasana kebersamaan tersebut, sekaligus mementahkan berbagai konten di media sosial yang sering membenturkan sosok mereka berdua.
Fokus pada Transparansi Keuangan
Selain momen silaturahmi, kehadiran para gubernur ini bertujuan untuk menyukseskan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI. Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan tim auditor agar proses audit berjalan akurat dan transparan.”Inti dari pertemuan ini adalah menyelaraskan persepsi atas arahan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan keuangan di daerah masing-masing,” tambah Luthfi.
Sebagai catatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bergerak cepat dengan menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada BPK RI Perwakilan Jateng pada 30 Maret 2026, sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019.
Ahmad Luthfi mengaku optimistis Jawa Tengah mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 14 tahun berturut-turut. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk bersama-sama menjaga integritas laporan keuangan tersebut demi kepentingan masyarakat.**( Joko Longkeyang).
