AMKMedianews.com, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD, Kamis (26/3/2026). Momentum ini menandai langkah krusial dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah menuju transformasi jangka menengah yang lebih kokoh.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang tersebut, Bupati Anom Widiyantoro secara simbolis menyerahkan dokumen laporan kepada Wakil Ketua DPRD Pemalang, Slamet Ramuji.
Jembatan Transformasi Pembangunan
Dalam pidatonya, Bupati Anom mengungkapkan bahwa tahun 2025 merupakan fase “babak baru” bagi pembangunan di Kabupaten Pemalang. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat fondasi kebijakan yang tertuang dalam visi Pemalang Bercahaya dan misi Rhapsodi.
Ia menjelaskan bahwa tahun anggaran 2025 bertindak sebagai masa transisi strategis yang menghubungkan dua periode perencanaan besar, yakni RPJMD 2021–2026 dengan RPJMD 2025–2029.
”Tahun 2025 adalah jembatan transformasi. Kita melakukan penyesuaian arah kebijakan agar selaras dengan visi Pemalang Bercahaya, namun tetap menjaga kesinambungan dari capaian pembangunan yang telah diraih sebelumnya,” ujar Anom Widiyantoro.
Menjaga Stabilitas Indikator Makro
Bupati menekankan bahwa prinsip kesinambungan (continuity) sangat vital untuk menjaga stabilitas kebijakan di tengah masa peralihan. Menurutnya, tanpa fondasi yang kuat, efektivitas pembangunan tidak akan maksimal.
Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk: Memperkuat fondasi transformasi pembangunan jangka menengah. Meningkatkan efektivitas program kerja di berbagai sektor pelayanan publik. Menjaga tren positif pada indikator makro daerah agar tetap stabil dan meningkat.
”Prinsip ini penting agar pembangunan tidak terhenti saat berganti periode perencanaan. Kita ingin memastikan stabilitas kebijakan tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Pemalang,” tegasnya.
Penyampaian LKPJ ini diharapkan menjadi basis evaluasi bagi legislatif untuk memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan kinerja pemerintah pada tahun-tahun mendatang. **( Joko Longkeyang).
