Pemalang|Amkmedianews.com – Sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. melayangkan protes keras kepada Dinas Sosial agar turun langsung ke desa-desa, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Protes tersebut berkaitan dengan banyaknya data warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai tidak valid serta kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif.
Musrenbang Kecamatan Randudongkal yang digelar pada Kamis 5 Februari 2026 itu berlangsung cukup panas ketika para kades menyampaikan keluhan secara terbuka. Mereka menilai permasalahan DTKS dan BPJS Kesehatan telah lama terjadi namun belum mendapatkan solusi konkret dari pihak terkait.
Enuardi Joko, salah satu kepala desa menyampaikan bahwa banyak warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan justru tidak terdaftar dalam DTKS. ketika di tanyakan seolah lempar-lemparan.
“Saya minta Dinsos turun Ke desa-desa Kami di desa 24 jam, kami sering mendapati warga miskin masih banyak yang tidak masuk data, sementara BPJS mereka tiba-tiba nonaktif, kami di desa yang di salahkan ketika di pertanyakan seolah lempar-lemparan”, tegasnya di hadapan peserta Musrenbang.
Keluhan serupa juga disampaikan terkait BPJS Kesehatan. Menurut Joko, status BPJS Kesehatan milik warga miskin sering kali berubah menjadi tidak aktif tanpa pemberitahuan yang jelas, sehingga menyulitkan masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.
“Ketika warga sakit dan berobat, baru diketahui BPJS-nya tidak aktif. Akhirnya desa yang disalahkan, padahal kewenangan ada di dinas,” ujarnya.
Para kepala desa meminta Dinas Sosial untuk lebih terbuka dan responsif, serta turun langsung melibatkan pemerintah desa secara aktif dalam proses pemutakhiran DTKS dan pengaktifan kembali BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Sosial yang hadir dalam Musrenbang menyatakan akan menampung seluruh aspirasi dan keluhan dari pemerintah desa. Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi serta koordinasi lanjutan agar permasalahan DTKS dan BPJS Kesehatan dapat segera ditangani.
Kepala Desa Semaya menambahkan, Musrenbang Kecamatan Randudongkal ini diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian usulan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi wadah penyelesaian persoalan mendasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan kesehatan.//Icha Red
