AMKMedinews.com, Pemalang – Jeritan hati pedagang kecil kembali bergema di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Senin (12/01/2026). Sejumlah pedagang pakaian yang menjadi korban kebakaran hebat di Pasar Pagi Pemalang pada 23 Desember 2025 lalu, melakukan audiensi bersama pimpinan dewan. Mereka memprotes ketidakadilan pemerintah daerah yang tidak memberikan bantuan santunan kepada mereka.
Audiensi tersebut dimoderatori oleh Wakil Ketua III DPRD Pemalang, Aris Ismail. Ia didampingi oleh Komisi C serta jajaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Diskumdag) Pemalang guna mendengarkan langsung kesaksian para pedagang yang merasa dianaktirikan.
Fajari, perwakilan pedagang yang hadir, memaparkan kekecewaannya atas sistem pendataan pemerintah. Ia dan beberapa rekan lainnya baru mengetahui bahwa nama mereka tersisih dari daftar penerima bantuan akibat adanya pembaruan data yang menyebut mereka sebagai pedagang “kurang aktif”.
“Kami merasa tersisihkan. Padahal saat kejadian Selasa malam itu, barang-barang kami ada di dalam kios dan ikut hangus. Alasan kami jarang buka karena pasar memang sepi, bahkan sering tidak laku sama sekali,” ungkap Fajari di hadapan anggota dewan.
Fajari menjelaskan, demi memenuhi kebutuhan keluarga, banyak pedagang terpaksa berjualan di luar pasar (pasar tiban) atau mencari pekerjaan serabutan lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa mereka masih memegang hak resmi atas kios dan lapak tersebut.
Bagi pedagang, bantuan santunan bukan sekadar uang tunai, melainkan modal harapan untuk kembali bangkit. Mereka menuntut keadilan agar Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak memilah-milah korban bencana berdasarkan frekuensi berjualan semata.”Kami butuh bantuan itu untuk biaya persiapan tempat usaha sementara dan modal awal. Saat ini kami benar-benar kehilangan mata pencaharian,” imbuh Fajari.
Sebelumnya, pada Jumat (26/12/2025), Bupati Pemalang Anom Widiyantoro telah menyalurkan bantuan kepada 61 pedagang yang terdiri dari pemilik kios, pedagang los, dan PKL sekitar kawasan terdampak. Namun, munculnya keluhan dari kelompok Fajari menunjukkan adanya celah dalam akurasi data korban di lapangan.
Pihak DPRD melalui Aris Ismail meminta para pedagang menyampaikan seluruh keluh kesah secara terbuka agar dapat dicarikan solusi bersama dengan Diskumdag, sehingga tidak ada lagi korban kebakaran yang merasa ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri.**( Joko Longkeyang).
