AMKMedianews.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran industri jasa keuangan (IJK) dalam menggerakkan perekonomian berbasis desa. Menurutnya, penguatan ekonomi dari tingkat desa akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan daerah hingga ke tingkat nasional.
“Ekonomi kita gerakkan dengan basis desa sehingga jasa keuangan bisa melakukan relaksasi kepada masyarakat di desa-desa, termasuk perbantuan keuangan bagi UMKM. Di Jawa Tengah ada hampir 4,2 juta pelaku UMKM yang akan sangat terbantu dengan dukungan jasa keuangan,” ujar Ahmad Luthfi seusai menghadiri acara Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) Jawa Tengah Semester I 2025 di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (16/9/2025).
Luthfi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut, kata dia, harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui strategi pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat.
“Evaluasi kinerja IJK semester ini diharapkan bisa menjadi panduan dalam menumbuhkembangkan perekonomian Jawa Tengah, khususnya lewat penguatan sektor UMKM dan ekonomi desa,” tegasnya.
Selain UMKM, penggerak ekonomi desa juga difokuskan pada penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih. Saat ini, sebanyak 8.520 Kopdes/Kopkel di Jawa Tengah telah memiliki badan hukum.
Menurut Luthfi, klasterisasi Kopdes terus dilakukan sesuai potensi masing-masing desa. Ada koperasi yang sudah memiliki tujuh gerai lengkap, sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan. Bahkan, sebagian Kopdes tumbuh dari potensi khas desa setempat.
“Prinsipnya, kalau sarana dan infrastruktur sudah siap, maka dukungan dari perbankan nasional akan kita ajukan. Kopdes Merah Putih lahir dari masyarakat, diajukan ke pusat, dan kembali manfaatnya untuk masyarakat,” jelasnya.
Untuk memperkuat program tersebut, Luthfi juga menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai mitra sosialisasi dan pengawasan, bersama kepala desa dan perangkat desa.
“Mereka bisa menjadi penggerak ekonomi di basis desa. Tiga pilar pembangunan desa harus bersinergi dengan OJK dan perangkat terkait lainnya,” katanya.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa evaluasi kinerja IJK merupakan momentum penting untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Industri jasa keuangan harus mendukung program prioritas pemerintah. Harapannya, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga secara baik dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan komitmen penuh mendukung program Gubernur.
“OJK Jawa Tengah adalah bagian dari warga Jawa Tengah. Visi misi pembangunan daerah adalah juga visi misi OJK. Kami akan mendukung sepenuhnya program pembangunan ekonomi berbasis desa,” tandasnya.**( Joko Longkeyang).