AMKMedianews.com, Demak — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, turun langsung menemui Zuhdi, seorang guru madrasah diniyyah (madin) di Kabupaten Demak, yang tengah menjadi sorotan publik usai dikenai denda hingga Rp 25 juta oleh orang tua siswa karena insiden penamparan murid. Kasus ini memantik perhatian luas, baik di dunia pendidikan maupun masyarakat umum, lantaran menyangkut kehormatan profesi guru dan cara penyelesaian konflik di lembaga pendidikan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Demak, Gus Yasin menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, melainkan juga membangun karakter dan adab. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Mbah Zuhdi — panggilan akrab sang guru — seraya menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan dengan cara kekeluargaan dan edukatif, bukan intimidatif.
Mbah Zuhdi mengisahkan kembali peristiwa yang terjadi pada April 2025. Saat tengah mengajar, pecinya terkena lemparan sandal dari siswa lain di kelas berbeda. Karena emosi sesaat, ia menampar siswa yang ditunjuk oleh teman-temannya sebagai pelaku. Meski tidak berniat menyakiti, ia menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua murid. Namun, tiga bulan kemudian, lima pria yang mengaku dari LSM datang menuntut uang damai hingga Rp 25 juta. Setelah negosiasi dan karena desakan situasi, Zuhdi menyetujui pembayaran Rp 12,5 juta yang akhirnya dibantu oleh rekan-rekannya sesama guru.
Menanggapi hal itu, Gus Yasin menyatakan bahwa kejadian tersebut mencerminkan krisis dalam relasi antara sekolah, murid, dan orang tua. Ia menegaskan bahwa guru, meskipun bukan sosok yang sempurna, memiliki hak moral untuk menegur demi mendidik. “Kalau persoalan kecil dibesar-besarkan, justru anak-anaklah yang menjadi korban. Mereka bisa takut sekolah, guru merasa tertekan, dan nama baik lembaga pendidikan bisa tercemar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Yasin mengingatkan bahwa orang tua bukanlah pihak yang berdiri di luar sistem pendidikan. Sebaliknya, mereka memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak, sehingga harus bersinergi dengan lembaga pendidikan. “Parenting adalah kerja sama. Rumah dan sekolah harus berjalan bersama, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program Kecamatan Berdaya akan memperkuat edukasi hukum hingga tingkat lokal. Langkah ini diambil untuk mencegah masyarakat menjadi korban pemerasan berkedok hukum. Pemprov juga akan menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan paralegal guna memberikan pendampingan gratis kepada masyarakat, termasuk para guru.
“Datang bukan hanya membawa materi, tetapi membawa semangat edukasi dan perlindungan. Supaya masyarakat tahu haknya, tahu prosedur yang benar, dan tidak gampang ditekan,” ujar Gus Yasin.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meredam ego masing-masing, memaafkan, dan mengembalikan semangat pendidikan pada tempatnya: membentuk manusia berakhlak mulia dan bermanfaat. “Guru bisa kembali mengajar tanpa rasa takut. Murid mendapatkan pembinaan yang tepat. Lembaga pendidikan memperkuat sistem karakter,” tambahnya.
Sementara itu, Mbah Zuhdi merasa sangat terbantu dengan kehadiran Wagub Jateng. “Alhamdulillah, beliau bersedia mendampingi dan akan berkoordinasi agar proses hukum berjalan adil. Ini menjadi harapan besar bagi kami para guru madrasah,” ucapnya haru.
Dengan penghasilan hanya Rp 450 ribu setiap empat bulan, Zuhdi mengaku berat membayar denda tersebut. Namun berkat solidaritas rekan-rekannya, denda Rp 12,5 juta berhasil dibayar secara patungan.**( Joko Longkeyang ).