AMKMedianews.com, Pemalang – Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang merombak mekanisme Universal Health Coverage (UHC) per 1 Januari 2026 terus menuai gelombang kritik. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pemalang menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan penolakan terhadap logika efisiensi yang dianggap mengancam hak dasar warga.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB, Slamet Ramuji, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang agar tidak melihat urusan kesehatan masyarakat hanya dari sudut pandang akuntansi.
Slamet Ramuji memahami upaya pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran. Namun, ia memberikan catatan keras bahwa efisiensi tersebut tidak boleh melangkahi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesehatan rakyat.“Urusan nyawa tidak bisa dihitung dengan nominal atau kalkulator. Ini menyangkut hak hidup warga Pemalang,” tegas Slamet Ramuji saat memberikan pernyataan melalui pesan singkat pada Rabu (7/1/2026).
Fraksi PKB menilai perubahan skema UHC yang kini lebih terbatas berisiko besar menciptakan persoalan baru, terutama bagi masyarakat dalam kelompok ekonomi rentan. Perubahan ini dikhawatirkan akan menghambat akses warga terhadap layanan medis yang seharusnya adil dan mudah dijangkau.
Beberapa poin krusial yang ditegaskan oleh Fraksi PKB antara lain:
* Skala Prioritas: Pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpihak pada kepentingan dasar masyarakat, yakni jaminan layanan kesehatan.
* Tanggung Jawab Negara: Kesehatan adalah amanat konstitusional yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar program teknis anggaran.
* Risiko Kebijakan: Pemkab Pemalang diminta lebih berhati-hati agar perubahan kebijakan tidak melahirkan krisis baru di tengah masyarakat.
Menutup pernyataannya, Slamet Ramuji memastikan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawalan ketat terhadap implementasi kebijakan kesehatan di daerah. Ia mendorong agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menempatkan keselamatan warga di atas segala kepentingan administratif.
“Efisiensi itu penting, tetapi keselamatan dan kesehatan warga harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.( Joko Longkeyang )
