AMKMedianews.com, Pati – Roda pemerintahan di Kabupaten Pati memasuki babak baru. Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati terhitung mulai Rabu (21/1). Penunjukan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat dan provinsi menyusul penetapan status tersangka terhadap Bupati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penugasan tersebut dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas radiogram Menteri Dalam Negeri guna memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan di Bumi Mina Tani.
Hadir di Pendopo Kabupaten Pati untuk menyerahkan surat penugasan, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), memberikan pesan khusus kepada Chandra. Mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, Gus Yasin menekankan pentingnya menjaga stabilitas internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. “Saya menitipkan pesan kepada Mas Chandra selaku Pelaksana Tugas Bupati agar segera mengoordinasikan jajaran. Pastikan suasana di lingkungan pemerintah tetap tenang dan tenteram,” ujar Gus Yasin di hadapan jajaran Forkopimda Pati, Rabu (21/1/2026 ).
Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap solid dan profesional dalam menjalankan kewajiban. Menurutnya, dinamika hukum yang tengah terjadi tidak boleh menjadi alasan merosotnya kualitas layanan publik.
Selain menyoroti birokrasi, Wagub meminta unsur TNI dan Polri untuk memperkuat mitigasi terhadap potensi dampak politik di masyarakat. Pendekatan persuasif diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusivitas wilayah pasca-OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.”Mari kita bersama-sama kembali fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi mandat tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab di masa transisi ini. Ia menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas akan menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.”Kami berkomitmen penuh untuk melanjutkan agenda pembangunan di Kabupaten Pati. Kami juga memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar proses ini berjalan baik dengan semangat kebersamaan,” tutur Chandra.
Sebagaimana diketahui, Bupati Pati Sudewo terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Januari 2026. Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait jual-beli jabatan perangkat desa di wilayah tersebut. Kini, Chandra memiliki mandat penuh sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah proses hukum yang bergulir.**( Joko Longkeyang)
