AMKMedianews.com, Pemalang – Pendidikan pesantren, dengan segala kekayaan tradisi dan nilainya, terus menjadi sorotan di tengah derasnya arus modernisasi. Memperingati Hari Santri Nasional, Forum Politics & Historical Discourse (PHD) menggelar diskusi bulanan bertema “Berangkat dari Pesantren” yang diselenggarakan pada Sabtu (25/10/2025) di Sekretariat PHD, Jl. Baja Banyumudal, Moga, Pemalang. Diskusi ini menghadirkan tiga tokoh berpengaruh dari Pemalang yang memiliki latar belakang pesantren: Ma’mun Riyad (Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Dapil 5, ), Syaefudin Juhri (Komisioner Bawaslu Pemalang), dan Umar Taufiq(Komisioner KPU Pemalang).
Founder PHD, Akromi Mashuri, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya refleksi peran pesantren di era digital. “Di era modern yang serba digital, pesantren harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisionalnya,” ujarnya.
Syaefudin Juhri, alumni Pesantren Salafiyah Pemalang, menyoroti peran krusial pesantren dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. “Pesantren tidak boleh kehilangan peran utamanya dalam membangun generasi yang kuat secara moral dan intelektual,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa meskipun ada sebagian pesantren yang konservatif, banyak di antaranya telah mengadopsi sistem pendidikan modern, bahkan mengintegrasikan kurikulum nasional tanpa kehilangan identitas keislaman. “Sikap adaptif yang bersinggungan dengan modernitas merupakan kunci keinginan pesantren di era modern. Jadi, saya optimis bahwa pesantren akan terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman,” pungkas Syaefudin.
Senada dengan Syaefudin, Umar Taufiq, seorang jebolan pesantren, meyakini bahwa konsep tradisional seperti pengabdian, keikhlasan, dan barokah adalah fondasi utama keberlangsungan pesantren. “Banyak kita jumpai alumni pesantren yang mau mengajar meski tidak dibayar… konsep inilah yang menjadi norma penggerak sistem di pesantren,” jelasnya. Umar juga menyoroti persepsi modern terhadap perilaku santri yang bersedia mengerjakan pekerjaan domestik kiai demi barokah. “Dalam alam pikir modern, ini sama sekali tidak masuk akal. Tapi bagi santri, ini kemuliaan dan di sinilah kekuatan pesantren sehingga bisa bertahan,” imbuhnya.
Dari perspektif kebijakan, Ma’mun Riyad, legislator PKB Pemalang, menyuarakan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran yang masih minim untuk pesantren. Ia menekankan perlunya revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar pesantren mendapatkan 20% alokasi dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setara dengan lembaga pendidikan lainnya.
Di tingkat lokal, Ma’mun juga mendorong implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pesantren melalui Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. “Kami dari PKB ingin memastikan Perda tersebut bisa berjalan efektif, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk pesantren,” ujarnya. Tidak hanya pesantren, ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta insentif bagi guru mengaji dan jaminan kesehatan bagi ustaz dan kiai. Ma’mun menegaskan, “Prinsipnya negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga harus menegaskannya secara fiskal.”
Diskusi ini menegaskan bahwa pesantren, dengan kemampuan adaptasinya terhadap modernitas dan kekayaan nilai tradisionalnya, tetap relevan dan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan intelektualitas bangsa, khususnya di Kabupaten Pemalang. Dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun alokasi anggaran, sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
Penulis : Akrom Mandiraja
Editor : Joko Longkeyang
