AMKMedianews.com, Pemalang – Dalam upaya memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, yang diikuti oleh para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Pemalang. Workshop ini digelar di Pendopo Kabupaten, Jumat (22/8/2025), dan secara resmi dibuka oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa workshop ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong desa-desa di Pemalang menjadi entitas pemerintahan yang kuat, mandiri, dan akuntabel.
“Kegiatan ini adalah bagian dari upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Anom.
Ia menegaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa, setiap desa kini memiliki kewenangan besar dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara mandiri. Namun, kewenangan itu juga menuntut tanggung jawab besar, termasuk dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Bupati Anom juga memaparkan bahwa prioritas utama penggunaan Dana Desa tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, antara lain:
Penanganan kemiskinan ekstrem melalui alokasi maksimal 15% dari Dana Desa untuk BLT Desa, dengan data keluarga penerima manfaat merujuk pada data resmi dari Pemerintah Pusat.
Ketahanan pangan dan gizi, termasuk pencegahan stunting serta penyediaan layanan dasar kesehatan. Peningkatan kapasitas desa menghadapi perubahan iklim serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Pemanfaatan teknologi informasi, percepatan Desa Digital, dan pembangunan berbasis padat karya tunai menggunakan bahan baku lokal.
Anom menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Pemalang memperoleh alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp256 miliar, dan hingga bulan Agustus telah tersalurkan sekitar Rp209 miliar, atau sebesar 81,46% dari total anggaran yang telah ditetapkan.
“Angka ini menunjukkan progres positif. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana dana ini benar-benar memberi dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat desa,” ujar Anom
Kegiatan workshop dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tutuko Raharjo, dan menghadirkan empat narasumber berkompeten, yaitu:
1. Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,
2. Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan – Kementerian Desa,
3. Kepala KPPN Tegal,
4. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan – BPKP.
Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan plakat dari BPKP kepada Bupati Pemalang dan para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, Bupati Anom juga menyerahkan plakat kepada narasumber sebagai simbol penghargaan.**( Joko Longkeyang ).