Pemalang – Sejumlah warga Desa Purana bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau) menggelar audiensi dengan Kepala Desa Purana, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025). Audiensi yang berlangsung di Balai Desa Purana ini bertujuan untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait aset dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Persada Purana.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bantarbolang, Kepala Desa Purana Sopan, Direktur dan pengurus BUMDes Mitra Persada, serta perwakilan LSM Harimau. Pengamanan dilakukan oleh anggota Polsek Bantarbolang.
Ketua LSM Harimau Kabupaten Pemalang, Edi Suprayogi, yang didampingi oleh Sekretaris LSM Jabidi, menyampaikan dua poin utama dalam audiensi. Pertama, masyarakat mempertanyakan kejelasan status mobil pick-up milik BUMDes yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kedua, LSM Harimau meminta laporan pertanggungjawaban keuangan, termasuk pengelolaan aset dan transparansi penggunaan dana BUMDes kepada publik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Purana, Sopan, menyatakan bahwa pihak pemerintah desa telah memfasilitasi audiensi antara masyarakat, LSM Harimau, dan BUMDes. “Pemerintah Desa Purana telah memberikan ruang kepada masyarakat dan LSM Harimau untuk berdialog langsung dengan pengurus BUMDes. Kami harap ke depan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur BUMDes Mitra Persada Purana, Tohirin, menjelaskan bahwa mobil pick-up yang dimaksud mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan dan telah dijual. Hasil penjualannya, sekitar Rp30 juta, masih berada di tangan pengurus. Ia juga menyampaikan bahwa pendapatan lain seperti hasil sewa panggung dan molen juga masih tercatat.
- “Kami menyampaikan apa adanya. Kami berharap seluruh pengurus BUMDes dapat menjalankan tugas dengan amanah dan bertanggung jawab,” ungkap Tohirin.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penyelesaian masalah serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes Mitra Persada. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, pengurus BUMDes, dan lembaga pengawas diharapkan terus terjalin demi kemajuan Desa Purana.
(Laporan: Amar Kumbara)