Amkmedianews.com, Semarang – Program Sekolah Antikorupsi bertajuk “Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menuai apresiasi dari para kepala desa (kades). Mereka menilai program ini sangat bermanfaat dan berharap agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan hingga ke tingkat kabupaten.
Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo, menyampaikan harapannya saat ditemui di sela acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Semarang, pada Selasa, 29 April 2025,”Menurut saya, ini adalah terobosan penting dalam pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Namun, saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Sebaiknya program ini dapat dilanjutkan hingga ke tingkat kabupaten,” ujar Muji.
Muji menambahkan, program tersebut sangat diperlukan agar para kepala desa semakin memahami secara detail konsep desa antikorupsi. Menurutnya, kepala desa kini dituntut untuk lebih hati-hati dalam memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,”Tidak semua kepala desa berasal dari latar belakang pendidikan yang sama. Dengan adanya Sekolah Antikorupsi, semua konsep dan aturan dapat dipahami secara utuh. Saya sendiri baru mengetahui berbagai celah aturan yang sebelumnya tidak saya pahami, khususnya terkait pembangunan desa,” jelasnya.
Senada, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo, juga mengapresiasi inisiatif Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menilai, Sekolah Antikorupsi sangat membantu kepala desa dalam memahami aturan penggunaan dana desa ,”Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Program ini sangat bermanfaat karena kami jadi tahu pos-pos penggunaan bantuan keuangan (Bankeu) yang benar,” ungkap Cipto.
Cipto juga mengungkapkan kendala yang selama ini dihadapi terkait proses administrasi, seperti pencairan dana desa yang membutuhkan faktur dari perusahaan dengan modal tinggi, serta perubahan aturan yang kerap terjadi ,”Kami berharap pemerintah provinsi dapat mempermudah prosedur administrasi, sehingga pelaksanaan program di desa bisa berjalan lebih lancar,” tambahnya.
Terkait potensi intervensi dari pihak luar, Cipto menegaskan bahwa di wilayahnya tidak ada praktik semacam itu. Menurutnya, kepala desa di Cilongok terkenal sederhana dan tidak memiliki banyak dana, sehingga tidak menarik bagi oknum tertentu.
“Di daerah kami, tidak ada oknum ormas yang datang meminta sesuatu. Istilah di tempat kami, ‘Golek jeneng, aja golek jenang.’ Artinya, utamakan mencari nama baik untuk anak cucu, jangan mencari keuntungan pribadi di desa, nanti malah berurusan dengan hukum,” tuturnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa Sekolah Antikorupsi diikuti oleh 7.810 kepala desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Program ini menghadirkan pemateri dari KPK RI, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Polda Jateng ,”Ini adalah upaya agar pembangunan yang dipimpin desa bisa tepat sasaran. Jawa Tengah itu besar, dan pembangunan harus dimulai dari desa. Di desa terdapat potensi wisata, lumbung pangan, dan banyak lagi yang harus dikelola dengan bersih,” pungkas Gubernur.
Adapun saat ini sudah ada 30 desa di Jawa Tengah yang berstatus Desa Antikorupsi. Selain itu, sebanyak 297 desa sedang diajukan untuk mendapat predikat serupa. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat komitmen antikorupsi di seluruh wilayah Jawa Tengah.**( Joko Longkeyang ).
