Amkmedianews.com, Jakarta – Kabupaten Pemalang menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan perumahan dengan mengajukan usulan untuk mendapatkan jatah pembangunan rumah dalam skala besar melalui Program Nasional Tiga Juta Rumah. Langkah strategis ini diungkapkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, seusai mengikuti rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Rapat penting ini berlangsung secara hybrid, dengan sebagian peserta hadir langsung di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lainnya mengikuti secara daring.
Bupati Anom mengungkapkan optimismenya bahwa Kabupaten Pemalang berpotensi mendapatkan alokasi yang cukup signifikan dalam program ambisius berskala nasional tersebut. “Program 3 juta rumah seluruh Indonesia dan InsyaAllah ini Kabupaten Pemalang bisa mendapat porsi yang lumayan cukup sedang kita ajukan nanti secara teknis kita bahas lebih lanjut bersama kabupaten lain,” ujarnya pada Selasa (29/4/2025).
Untuk memuluskan usulan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang bergerak cepat melakukan koordinasi dengan daerah lain dan mengidentifikasi lahan-lahan potensial yang siap untuk dibangun. Tak hanya itu, upaya pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) serta potensi pembangunan rumah baru di kawasan kumuh juga menjadi fokus utama. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan riil di lapangan dengan target program nasional.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang, Joko Tri Asmoro, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi secara komprehensif, mencakup RTLH yang perlu dibangun kembali, rumah-rumah di wilayah rawan bencana, serta potensi pembangunan rumah baru di kawasan kumuh. “Nantinya anggaran sebagian dari APBD, dari provinsi dan juga proposal ke Kementerian,” jelas Joko, mengindikasikan kolaborasi pendanaan untuk merealisasikan program ini di Pemalang.
Dalam kesempatan pembukaan rapat koordinasi, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyampaikan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan masalah perumahan dan kawasan permukiman. Presiden menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terpadu dalam menjalankan program ini. “Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data,” tegas Fahri.
Lebih lanjut, Wamen PKP menyoroti temuan bahwa alokasi anggaran untuk program perumahan di tingkat pedesaan masih sangat minim. “Maka dana desa saya cek itu, hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu, kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret,” ungkapnya, mengisyaratkan potensi peran dana desa dalam mendukung program perumahan.
Acara rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di sektor perumahan dan pembiayaan, termasuk Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, serta Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi yang dibangun untuk menyukseskan program perumahan nasional, termasuk upaya Pemalang dalam mendapatkan bagian yang signifikan.
Semoga narasi berita ini menarik dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika ada yang ingin disesuaikan, jangan ragu untuk memberitahu.**( Joko Longkeyang ).
