AMKMedianews.com, PEMALANG — Pemerintah Kabupaten Pemalang terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Pada rapat paripurna DPRD, Senin (14/7/2025), Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaian tersebut, Bupati menanggapi secara rinci berbagai masukan strategis dari legislatif. Di antaranya terkait prioritas pembangunan yang mencakup perbaikan infrastruktur jalan, penguatan sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga langkah konkret peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menyadari bahwa penyediaan infrastruktur dasar dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, program strategis seperti jalan halus merata, air bersih terpadu, ambulans satu desa, dan pemberdayaan UMKM akan menjadi fokus utama perubahan APBD 2025,” tegas Anom.
Terkait sorotan terhadap belanja pegawai, Bupati menjelaskan bahwa penghitungan belanja pegawai mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, dengan eksklusi terhadap tunjangan guru dari Dana Transfer. Pemerintah daerah akan menempuh langkah-langkah strategis agar belanja pegawai tetap dalam batas aman, yakni maksimal 30 persen dari total belanja daerah.
Langkah tersebut antara lain melalui penataan ulang struktur organisasi yang lebih ramping, serta mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat sumber pendapatan alternatif.
Selain itu, Anom menyoroti pentingnya penguatan sistem pelaporan digital melalui alat perekam transaksi (Tapping Box) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Penerapan sistem elektronik tersebut diyakini dapat menutup celah kebocoran dan mendorong transparansi pelaporan usaha, khususnya di sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir.
“Optimalisasi pajak daerah kami targetkan naik 1,25% dari APBD murni. Secara umum, pendapatan daerah ditargetkan tumbuh sebesar 1,75%,” terang Anom di hadapan peserta rapat.
Rapat paripurna tersebut juga ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, antara Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang.**( Joko Longkeyang).