AMKMedianews.com, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan perlindungan terhadap Awak Kapal Perikanan Migran. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang bertema “Menuju Kepastian Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran dalam Kewenangan Daerah, Nasional, Regional, dan Internasional.”
FGD yang berlangsung di Hotel Wijaya Pemalang pada Rabu (15/10/2025) tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Dalam sambutannya, Bupati Anom menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan representasi dari komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan aspek perlindungan dan penempatan para awak kapal perikanan migran.”Kegiatan ini merupakan forum yang sangat strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah konkret. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi awak kapal perikanan migran,” ujar Bupati Anom.
Bupati Anom menjelaskan bahwa meskipun Awak Kapal Perikanan Migran memiliki kontribusi signifikan dalam sektor kelautan dan perikanan, baik domestik maupun internasional, mereka juga termasuk kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak.
Menurutnya, kondisi ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk penguatan tata kelola yang efektif. Penguatan ini harus mencakup regulasi yang jelas, pengawasan yang berjalan optimal, serta koordinasi antarlembaga yang terjalin erat di berbagai tingkatan kewenangan.
Anom turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sinergi lintas sektor dan wilayah. Hal ini penting agar kebijakan yang nantinya dihasilkan dapat saling melengkapi, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi para pekerja.
Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, Bupati Anom berharap FGD ini akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat diimplementasikan, baik di tingkat daerah maupun nasional.”Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi terbaik demi perlindungan awak kapal perikanan migran,” tutupnya.
FGD ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan berbagai tamu undangan dari unsur-unsur penting, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pelaku usaha perikanan, serta aparat penegak hukum.**( Joko Longkeyang).