Jakarta — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara (ASPEBINDO) mendorong percepatan digitalisasi sektor pertambangan nasional menyusul peringatan keras Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik tambang ilegal.
Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo mengungkap adanya 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp300 triliun. Menanggapi hal itu, ASPEBINDO menilai pengawasan manual sudah tak lagi memadai dan perlu diganti dengan sistem digital yang transparan serta terintegrasi.
Ketua Bidang 1 Regulasi, Hukum, dan Advokasi Bisnis ASPEBINDO, Mahendra Adinegara, menyebut momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun tata kelola tambang nasional yang lebih efisien dan akuntabel.
> “Presiden sudah memberi sinyal kuat. Sekarang tugas kita sebagai mitra strategis pemerintah adalah menyiapkan sistem pengawasan tambang yang real-time, berbasis data, dan terhubung langsung dengan Command Center Presiden,” ujar Mahendra di Jakarta, Kamis (4/9/2025)
ERP Tambang untuk Awasi Produksi dan Kepatuhan
Mahendra mengungkapkan bahwa ASPEBINDO tengah menyiapkan konsep Enterprise Resource Planning (ERP) Tambang berbasis Geographic Information System (GIS) dan Artificial Intelligence (AI).
Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh proses pertambangan — mulai dari perencanaan, produksi, pengelolaan aset, hingga pelaporan keuangan dan Health, Safety, and Environment (HSE).
> “ERP tambang akan menjadi tulang punggung pengawasan modern. Dengan integrasi GIS dan AI, pemerintah bisa memantau langsung aktivitas tambang dari Kalimantan sampai Sumatera dalam satu dashboard nasional,” jelasnya.
Menurut Mahendra, sistem tersebut tak hanya mencatat data, tetapi juga menganalisis secara otomatis untuk mendeteksi potensi penyimpangan, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin.
Cegah Kerugian Negara dan Ciptakan Persaingan Sehat
Mahendra menilai penerapan ERP berbasis GIS dan AI akan menjadi langkah konkret untuk menekan potensi kerugian negara akibat tambang ilegal.
> “Tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga sumber kerugian rakyat. Jika Rp300 triliun potensi kerugian bisa diselamatkan, dana itu dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan energi bersih,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sistem ini akan menciptakan level playing field yang lebih adil bagi perusahaan tambang legal.
> “Perusahaan legal sering dirugikan karena harus bersaing dengan tambang ilegal. Dengan ERP, semua data transparan. Pajak, produksi, hingga rantai pasok dapat terpantau dengan jelas,” tambah Mahendra.
Selaras dengan Asta Cita Presiden
Mahendra menyebut inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam memperkuat Ketahanan Energi Nasional dan Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam.
> “Hilirisasi dan efisiensi tambang tidak akan berjalan tanpa pengawasan digital yang transparan. Ini waktunya kita beralih ke sistem berbasis teknologi agar kebijakan energi nasional bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Langkah Bertahap dan Kolaboratif
ASPEBINDO merekomendasikan agar penerapan ERP Tambang dilakukan bertahap, dimulai dari wilayah dengan tingkat tambang ilegal tertinggi. Seluruh data nantinya akan terhubung ke Command Center Presiden RI untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.
Selain itu, Mahendra menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor — antara pemerintah, aparat TNI/Polri, asosiasi industri, akademisi, dan masyarakat sipil.
> “Presiden sudah memberi arah. ASPEBINDO siap mengawal dengan solusi konkret. ERP tambang berbasis GIS dan AI adalah kontribusi kami untuk mendukung tata kelola pertambangan yang konstitusional, efisien, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Mahendra.
Manfaat Sosial dan Lingkungan
Dengan pengawasan berbasis teknologi, aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan diharapkan dapat ditekan. Mahendra menegaskan, sistem ini juga akan melindungi masyarakat sekitar tambang dari dampak negatif seperti lubang bekas galian dan pencemaran.
> “Tambang ilegal sering meninggalkan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan warga. Dengan pengawasan digital, kita bisa mencegah sejak awal,” katanya.